Komentar
Jakarta, eMaritim.com – Dua tahun kinerja Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Kabinet Kerjanya, Kementerian
Perhubungan berhasil menurunkan dwelling time di pelabuhan utama di Indonesia.
Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di acara Peluncuran
Buku “2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Akselerasi Mewujudkan Indonesia Sentris”
di Jakarta, Jumat (21/10).
Menhub mencontohkan di Pelabuhan Makasar, dwelling time pada
Bulan Agustus 2016 adalah 4,69 hari. Namun pada bulan Oktober 2016, dwelling
time di pelabuhan tersebut adalah 2,95 hari. Untuk Pelabuhan Tanjung Priok,
pada bulan Oktober 2016, dwelling time turun menjadi 3,29 hari.
“Sementara di Pelabuhan Belawan pada bulan Oktober 2016,
dwelling time sudah turun menjadi 3 hari dan di Pelabuhan Tanjung Perak menjadi
3,15 hari,” jelas Menhub.
Untuk moda darat dan penyeberangan, capaian yang telah
dicapai dalam 2 tahun adalah pengadaan bus BRT sebanyak 1.863 bus; pembangunan
pelabuhan penyeberangan sebanyak 20 pelabuhan penyeberangan; pengadaan kapal
penyeberangan perintis sebanyak 16 kapal penyeberangan; dan membangun 8
Terminal Tipe A.
Menhub menyatakan capaian Kementerian Perhubungan untuk
sektor perhubungan laut adalah membangun dan mengembangkan 56 pelabuhan. “Untuk
sektor udara dan kereta api, Kementerian Perhubungan telah membangun 5 bandara
baru dan membangun 487,7 km jalur kereta api,” jelas Menhub.
Selama 2 tahun masa kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo
telah meresmikan 9 bandara, 7 pelabuhan, dan 3 kapal penyeberangan. Beberapa
hari lalu, Presiden meresmikan Bandara Nop Goliat Dekai, Bandara Miangas,
Bandara Tanjung Api, dan Bandar Udara Kasiguncu.
Selama 2 tahun ini, Menhub menjelaskan, Pemerintah mengelola
1.130 pelabuhan, 111 pelabuhan dikelola oleh BUMN dan terdapat 1.573 TUKS.
Sementara untuk bandara, Pemerintah mengelola 211 bandara dan sebanyak 26
bandara dikelola oleh BUMN.
“Kami membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk bekerja
sama dalam pengelolaan bandara dan pelabuhan. Bandara yang siap dikerjasamakan
adalah Bandara Samarinda Baru, Bandara Hanandjoedin, Bandara Kalimarau, Bandara
Radin Inten II, dan Bandara Juwatam” ujar Menhub.
Sementara untuk pelabuhan, Menhub menambahkan pelabuhan yang
siap dikerjasamakan adalah Pelabuhan Calang, Pelabuhan Gunung Sitoli, Pelabuhan
Sintete, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Labuan
Bajo, Pelabuhan Bungkutoko, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan
Manokwari, Pelabuhan Merauke, Pelabuhan Agats, dan Pelabuhan Tobelo.
“Di sektor perizinan, Kementerian Perhubungan telah
melakukan 8 deregulasi di sektor transportasi dan pendelegasian 13 proses
perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu BKPM serta telah selesai 7
perizinan,” papar Menhub.
Untuk mendukung konektivitas, Kementerian Perhubungan telah
menetapkan 6 trayek tol laut dan akan mengembangkan 3 trayek tol laut di tahun
2017. “Dengan tol laut tersebut, contohnya harga semen sebelum tol laut adalah
Rp. 100.000/sak di Jayapura dan setelah tol laut menjadi Rp. 80.000/sak di
Jayapura,” jelas Menhub.
Kementerian Perhubungan menyelenggarakan rute perintis udara
salah satunya dari Bandar Udara Nop Goliat Dekai ke Wamena. Dari Wamena,
Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan rute perintis udara menuju kota
Elelim, Karubaga, Mamit, Tiam, Kobagma, Mug, Mapenduma, dan Kenyam. selain
program perintis udara yaitu dengan tol udara, Kementerian Perhubungan telah
melakukan integrasi tol udara dan tol laut yang menghubungkan Timika-Agast dan
dilanjutkan dengan rute short sea shipping yang menghubungkan Mamugu-Agast.
Menhub juga menjelaskan Kementerian Perhubungan melaksanakan
konektivitas transportasi untuk mendukung 13 kawasan industri di luar
Jawa; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
serta melakukan integrasi angkutan perkotaan.
Fokus pembangunan infrastruktur transportasi tahun 2015-2019
adalah pembangunan infrastruktur transportasi melalui pembiayaan APBN diarahkan
untuk pembangunan di luar Pulau Jawa terutama kawasan timur Indonesia yang
berorientasi kepada pelayanan publik. Fokus lainnya adalah pembangunan
infrastruktur komersial di Jawa dan Bali diarahkan ke peran serta swasta dan
BUMN.
“Dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi,
Kementerian Perhubungan harus selalu mengedepankan keselamatan dan keamanan
serta terwujudnya pelayanan transportasi yang handal,” tegas Menhub.
Selain Menhub, pembicara lainnya adalah Syamsudin Haris dari
LIPI, Prof Firmanzah Rektor Universitas Paramadina dan Eko Sulistyo Deputi IV
Kepala Staf Presiden. (hdi)
