Komentar |
| Ilustrasi |
Jakarta, eMaritim.com – Setelah
gencar dengan penuntasan pungutan liar di pelabuhan dan mempercepat dwelling time alias waktu tunggu
pelayanan kapal dan barang menjadi 3,2 hari. Pemerintah kini ingin fokus untuk
memangkas biaya-biaya di pelabuhan.
Pagi tadi, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan rapat bersama Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, dan Direktur Operasi Pelindo II, Prasetyadi, untuk membedah struktur biaya di pelabuhan.
Luhut ingin memeriksa apakah ada biaya yang bisa diturunkan sehingga jadi lebih efisien. Salah satu biaya tinggi yang mendapat perhatian khusus dari Luhut adalah Terminal Handling Charge (THC), yakni biaya yang dikenakan oleh pengelola terminal peti kemas kepada pengguna jasanya.
"Kita bersepakat untuk membuka struktur biaya di pelabuhan sehingga kita bisa menghemat biaya-biaya di situ. Sekarang kan dwelling time sudah turun, tapi cost-nya masih dianggap tinggi. Jadi kita periksa satu per satu, mana yang bisa diturunin. Misalnya Terminal Handling Charge (THC), itu untuk apa? Ongkosnya cukup mahal," kata Luhut kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Ia mengungkapkan, THC mencapai 33% dari seluruh biaya di Pelabuhan Tanjung Perak dan 28% biaya di Pelabuhan Makassar. Kalau ini bisa dipangkas, tentu efisiensinya lumayan.
"Sampai seefisien mungkin. Saya belum bisa ngomong (efisiensi sampai berapa persen), tapi THC itu sampai 33% dari semua cost di Surabaya, 28% di Makassar, di Priok kita mau lihat. Kalau itu bisa dihemat bisa efisien," ujarnya.
Djakarta Lloyd telah diminta untuk membantu menghitung struktur biaya yang wajar. "Kalau dwelling time bisa kita pertahankan 3 hari, kemudian cost bisa kita perkecil, kita minta Djakarta Lloyd untuk membantu memformulasikan," tukasnya.
Pelindo II akan kembali diundang rapat ke Kemenko Kemaritiman tengah pekan ini untuk menjelaskan lebih rinci biaya-biaya di pelabuhan. "Besok Kamis kita mau ketemu (Pelindo II), kita breakdown angka-angkanya. Saya berharap Mei 2017 kita sudah lebih tajam," ucap Luhut.
Selain biaya di pelabuhan, Luhut juga ingin Pusat Logistik Berikat (PLB) lebih dikembangkan lagi untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
"Kita juga lihat pengembangan PLB. Ternyata banyak sekarang peminatnya, misalnya kapas sudah pindah dari Singapura, sekarang orang simpan di Cikarang Dry Port. Alat-alat berat juga pindah kemari, bisa 3 tahun di situ tanpa kena pajak. Setelah keluar baru kena pajak. Sekarang kita terus kembangkan seperti itu," tutupnya. (*)
Sumber: Detik.com
