Akses Pelabuhan Tikus Menuju Tiga Gili Kembali Beroperasi

Lombok Utara, eMaritim.com – Sejumlah oknum yang mengelola pelabuhan tikus yang menawarkan beberapa jalur ilegal menuju Tiga Gili, Nusa Tenggara Barat, Kembali dibuka. Padahal, belum lama ini sejumlah oknum tersebut telah ditertibkan, namun mereka diketahui kembali membuka jalur penyebrangan dan mengacuhkan imbauan pemerintah setempat untuk menutup jalur-jalur tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut (Hubla), Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Lombook Utara, Johan E. Repi membenarkan adanya sejumlah oknum yang kembali muncul pasca ditertibkan beberapa waktu lalu.

“Setelah ditertibkan, sekarang mereka kembali beroperasi,” ungkap Johan E. Repi, seperti dikutip kicknews today.

Pihaknya meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Utara ikut melakukan pengawasan. Sebab titik-titik yang sudah ditutup belakangan tidak dibarengi dengan pengawasan yang maksimal.

“Kami minta supaya Satpol PP mengawasi, sebab kalau tidak mereka kembali membuka jalur itu,” katanya.

Sementara Kepala Satpol PP Lombok Utara, H. Achmad Dharma yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa persoalan ini sudah dirapatkan sebelumnya. Namun dalam pembahasan belum ada yang disepakati secara final. Kesepakatan dimaksud, merujuk pada kesiapan serta penjadwalan pengawasan pelabuhan tikus ini.

“Belum final dari dinas perhubungan untuk pelaksanaan ini kita minta kepada dinas teknis kesiapan dan penjadwalan dulu,” jelas Achmad Dharma.

Sejatinya, lanjut Dharma, Satpol PP Lombok Utara siap kapanpun dibutuhkan. Terlebih kaitannya mengawasi pelabuhan yang dinilai ilegal yang pengoperasiannya sempat ditutup. Hanya saja, koordinasi antara instansi-instansi terkait juga harus dibarengi.

“Kami siap saja, kalau ada jadwal kami siap menjalankan SOP-nya,” tegasnya.

Penertiban pelabuhan tikus di kawasan Teluk Nara, Kecamatan Pemenang seakan menjadi PR yang tak kunjung usai. Inipun diamini oleh Agus Tisno, selaku Kepala Dishublutkan Lombok Utara. Sejumlah pendekatan terhadap pemilik dan pengusaha fast boat pun sudah dilakukan. Kendati demikian, lantaran minimnya fasilitas yang ada di pelabuhan Teluk Nara milik Pemkab Lombok Utara, maka mereka terkesan ogah-ogahan.

“Sebenarnya mereka mau, tetapi ya itu fasilitas kita yang kurang apalagi untuk nyandar kapal tidak menampung kapasitas,” urainya saat ditemui secara terpisah.

“Kita buat DED dulu (perkiraan pengajuan anggaran) baru nanti 2018 langsung diusulkan pembangunan dermaga jetty apung dengan pola melebar ke kanan dan kiri sepanjang 50 meter. Ini untuk menampung seluruh kapal, kita pelan-pelan yang penting jangan sampai ada gesekan,” imbuhnya. (*)