» » » Kerjasama Perikanan, Menteri Susi Temui Menlu Jepang

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti | Istimewa
Tokyo, eMaritim.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali melakukan kunjungan kerja ke Negeri Sakura, Jepang, sebagai tindak lanjut rencana kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang yang telah pernah dibahas pada kunjungan Menteri Susi sebelumnya, April lalu, tentang rencana realisasi bantuan yang akan diberikan Pemerintah Jepang kepada Indonesia khususnya terkait kerjasama perikanan.

Kepada  Menlu Taro, Menteri Susi menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang investasi bagi negara Jepang, terutama berkaitan dengan infrastruktur dan teknologi. “Saya ingin, Jepang juga mulai berinvestasi di Indonesia, kita buka sebesar-besarnya", ungkap  Menteri Susi.

Menurut Menteri Susi, dengan 60 tahun hubungan diplomasi Indonesia dengan Jepang  pada tahun 2018, hubungan kedua negara akan semakin erat dan dukungan infrastruktur dan teknologi dari Jepang yang dibutuhkan Indonesia dapat diberikan agar Indonesia memiliki kekuatan lebih dalam mengeksploitasi  dan pemasaran hasil perikanannya.

“Reformasi di bidang perikanan bukanlah hal mudah, apalagi dengan tekanan regional, di mana pasar regional selama ini mendapat pasokan ikan dari hasil curian wilayah Indonesia. Indonesia butuh teknologi yang lebih baik untuk mempertahankan  dan mengelola sumber daya perikanan yang kita miliki,” terang Menteri Susi.

Di tengah kesulitan beberapa negara pelaku illegal fishing memenuhi pasokan kebutuhan ikan di negara mereka, Menteri Susi merasa Indonesia harus meningkatkan kemampuan dalam mengelola perikanan Indonesia, sebelum membuka investasi bagi negara-negara tersebut. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik, agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa terjajah para pencuri ikan.

“Semoga dengan terwujudnya kerja sama ini, bersama-sama kita dapat menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depan. Jika laut tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi permasalahan bagi semua negara,” jelas Menteri Susi.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Susi juga memaparkan kemajuan yang telah ditunjukkan pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk pertama kali neraca perdagangan perikanan Indonesia menjadi nomor satu di Asia tenggara, di mana nelayan Indonesia sudah dapat menangkap tuna hingga ukuran 80 kg dalam jarak 1-4 mil.

“Perikanan tangkap naik 11 persen tahun ini. Ikan naik 2 juta ton, sebanyak 20 persen untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Indonesia berusaha mengejar konsumsi level target Jepang dengan ukuran ikan 50 kg tahun ini,” ungkap Menteri Susi.

Menlu Taro Kono mengaku terkesan dengan upaya yang dilakukan Menteri Susi dalam mempertahankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Untuk itu, ia menyatakan bahwa Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) siap bekerja sama dengan Indonesia dengan melakukan riset untuk proyek pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 lokasi.

“Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan seminar terkait teknologi yang dapat digunakan untuk mempertahankan sumber daya perikanan dari praktik IUU Fishing. Jepang siap bekerja sama dengan Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas usaha Indonesia memberantas IUU Fishing,” imbuh Taro Kono.

Menlu Taro juga sedikit bernostalgia, saat tinggal di Indonesia dirinya senang berkunjung ke Laut Sulu dan Laut Banda yang merupakan breeding zone 60 persen baby tuna di dunia.

“Kami mengapresiasi kegigihan Ibu Susi. Ibu Susi bahkan menyampaikan proposal ke markas pusat PBB di New York, minta agar ada peraturan tentang high seas untuk menyelamatkan sumber daya perikanan khusunya induk tuna dan proses peredarannya. Bahkan beliau meminta PBB membentuk lembaga khusus guna memberikan kontrol dan regulasi,” kenang Taro.

Pada pertemuan tersebut, Menteri Susi juga meminta Jepang untuk mendukung ocean right, yaitu hak di mana sebuah negara dapat berganti pimpinan dan pola pemerintahan, tanpa mengubah dan menghentikan peraturan perlindungan kelautan dan perikanan.

“Kami meminta dukungan Jepang  untuk menggulirkan ide tersebut (ocean right) pada Ocean Conference 2018 mendatang,” tutup Menteri Susi.

Tak hanya menemui Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono, dalam lawatannya ke Jepang, pada Selasa (22/8), Menteri Susi juga menemui Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Jepang Masahisa Sato. Dalam pertemuan tersebut, Masahisa Sato mengungkapkan kekagumannya kepada sosok Menteri Susi yang dinilai sangat tegas dan berani mempertahankan kedaulatan laut Indonesia dari tangan asing.

Menurut Masahisa, saat ini perlindungan sumber daya perikanan menjadi isu yang sangat penting bagi Jepang, mengingat banyak wilayah perairan Jepang mulai overfishing dan maraknya kapal asing memasuki perairan mereka. Untuk itu, mereka ingin belajar cara Indonesia mempertahankan lautnya. Salah satunya dengan memberikan dukungan pada pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

"Kami, Jepang, butuh sosok seperti Ibu Susi untuk menghadapi serbuan kapal asing yang masuk ke wilayah Jepang,” pungkas Masahisa. (*)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
World Maritime Day 2017: "Connecting Ships, Ports and People"

close
Banner iklan disini