» » » Audiensi IKPPNI di Kemenristekdikti


Istimewa
Jakarta, eMaritim.com – Sebagai salah satu agenda kerjanya, Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) pada 5 September 2017 berkunjung ke kantor Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Jakarta, untuk bersilaturahmi terkait profesi pendidikan tinggi maritim di Indonesia. Kunjungan ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan dunia maritim.

Dalam kunjungan tersebut, IKPPNI yang diwakili oleh Capt. Ferry L, Capt. Dwiyono, Pwa. Suryo S, Pwa. Soedjasmanoor, Pwa. Dhimas, dan Pwa. Joko Pramono, bertemu dengan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dirjen Belmawa), Prof. Intan Ahmad, Ph.D didampingi Direktur Penjamin Mutu, Prof. Aris Junaidi. Keduanya menggantikan Menristekdikti, Prof. Muhammad Nasir yang berhalangan hadir.

Berikut ini beberapa hal yang disampaikan IKPPNI kepada Kemenristekdikti:

1. Fakta-fakta terkait dunia Maritim NKRI.
Alam NKRI fitrahnya adalah 2/3 laut. Itu merupakan ruh dan jiwa Nusantara sebagai kekayaan alam yang harus digali dengan ilmu maritim oleh Sumber Daya Manusia (SDM) maritim berbekal pendidikan tinggi yang menjadikan kompeten. Proklamator NKRI, Ir. Soekarno di era pemerintahannya telah memiliki wawasan jauh ke depan terhadap maritim dan SDM yang berbekal pendidikan tinggi, adalah modal anak bangsa untuk mengembangkan negara maritim yang kaya ini. 

Berdasarkan hal ini, pada tanggal 27 Februari 1957 dilahirkan Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) di Jakarta dengan mengukir prasasti yang berbunyi “AIP salah satu tempat penyelenggaraan nation building”.

2. Organisasi Profesi Tenaga Ahli Maritim 
Menyambung dari warisan semangat wawasan maritim sebagai nation building dari sang proklamator, maka kami-kami dari komunitas profesi tenaga ahli maritim berlatarbelakang pendidikan bidang ilmu Manajemen Keselamatan Pelayaran, sepakat melahirkan Organisasi Profesi Perwira Pelayaran Niaga yang berdasarkan musywarah mufakat lintas alumni dengan nama Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI). 

Bersamaan dalam audiensi disampaikan bahwa organisasi profesi yang tertib hukum dalam IKPPNI telah memiliki beberapa persyaratan mutlak sebagai organisasi profesi, antara lain Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Pengesahan Pendirian Organisasi oleh Notaris,  Memiliki Kode Etik Profesi, Menegaskan sifata-sifat dasar organisasi sebagai landasan, Susunan organisasi yang terstruktur, Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengesahan Pendirian Organisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan lain-lain. 

Dijelaskan juga berkaitan dengan latar belakang lain mengenai kilas balik mengapa organisasi profesi tenaga ahli maritim ini berdiri, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pendukungnya yang mengamanahkan, dan untuk siapa organisasi PPN ini sebenarnya, tidak lain adalah untuk Indonesia sebagai negara maritim.

3. Negara Maritim Tanpa Rumpun Ilmu Maritim.
Pengkajian sederhana oleh IKPPNI berdasarkan dua fakta di atas, bahwa betapa luasnya wilayah laut NKRI sebagai kekayaan, namun belum memiliki rumpun ilmu maritimdi tingkat pendidikan tinggi untuk melahirkan tenaga-tenaga ahli yang diakui secara tingkat akademis sesuai UU no.12 tahun2012 dan Peraturan Pemerintah berkaitan KKNI. Hal ini diangkat IKPPNI sebagai ajakan untuk secara serius direnungkan bersama sebagai suatu kejanggalan yang harus dipikirkan jalan keluarnya. Analisa kebutuhan SDM Tenaga Ahli Maritim juga di angkat oleh IKPPNI antara lain berbagai kebutuhan di beberapa sektor, diantaranya pemerintahan dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pihak swasta dan BUMN, pendidikan sekolah tinggi, dan beberapa industri terkait.

4. Saran-saran
Dari slide terlampir saran yang coba disampaikan kepada instansi yang memiliki kewenangan agar memiliki semangat yang sama untuk menumbuhkan pohon ilmu maritim sebagai rumpun dalam sistem pendidikan tinggi maritim di NKRI sebagai negara maritim. Selain itu juga, mengajak mengukir sejarah maritim secepatnya untuk kebangkitan pendidikan tinggi maritim di NKRI sebagai negara maritim. Pihak Kemenrisdikti yang diwakili Dirjen Belmawa, Prof. Intan Ahmad yang mengatakan hal ini merupakan hal  yang mengesankan. “This is very impressive subject,” ujarnya.

Prof. Intan Ahmad menambahkan, pihaknya sangat berterimakasih kepada IKPPNI yang selama ini telah berjuang keras untuk hal yang diakuinya belum tahu dan sangat awam sehingga menjadi satu langkah ke depan. “Untuk selanjutnya akan diupayakan agar dapat diproses agar menjadi kenyataan,” tambahnya.

Sebagai informasi, ada ketentuan penyelesaian kasus pengajuan RPL idealnya akan diselesaikan dalam waktu dua minggu sejak diajukan. Kemenristekdikti akan coba memfasilitasi menjembatani pertemuan IKPPNI dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim.

Prof. Intan Ahmad menegaskan, organisasi profesi yang harus terus menerus menyuarakan bahwa rumpun ilmu maritim di Indonesia harus ada. “Pihak kami hanya akan mendukung dan memfasilitasi bila kesimpulannya ini memang harus ada,” tuturnya.

Ditambahkan, wacana yang IKPPNI munculkan untuk mendirikan universitas maritim  yang langsung ditangani pemerintah secara langsung, juga diamini pada prinsipnya. Hanya saja dari sisi RD yang mengatakan pemerintah dari sisi dana tidak berkemampuan. Ini merupakan suatu tantangan lagi untuk PPN yg melempar ide.

Berkaitan dengan Program Studi (Prodi) dan apa itu ilmu maritim, Prof. Intan menegaskan masih buta. “Artinya organisasi profesi tersebut yang hrs mendefinisikan dan memberi masukan, bekerja sama dengan kami,” tegasnya.

Terkait akreditasi di Badan Akreditasi Nasioan Perguruan Tinggi (Ban-PT), Kemenristekdikti harus bekerja sama dengan organisasi profesi untuk kesetaraan akreditasinya. Dalam hal kesetaraan jenjang sesuai KKNI, ditegaskan juga oleh Dirjen Belmawa, ada banyak kasus positif oleh Kemenristekdikti beberapa tenaga ahli dinobatkan sebagai profesor tanpa harus melalui mekanisme umum melalui Doktoral.

Tampak kunjungan silaturahmi profesi tenaga ahli maritim ini bukan merupakan hal yang memberikan angin laut yang segar berkaitan dunia maritim yang dihembuskan kalangan ‘darah asin’.

Jalan sudah terbentang, jembatan sudah terbangun, tinggal kita semangati niat nurani dari PPN untuk maju demi Negara Maritim NKRI.

Salam Perwira dan Jayalah Perwira.

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
World Maritime Day 2017: "Connecting Ships, Ports and People"

close
Banner iklan disini