» » » Kemenhub Intensifkan Kerjasama Pemanfaatan Transportasi

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi karya Sumadi (tengah) usai video conference, di Command Centre, Lantai 25 Gedung Karya, Kemenhub, Jakarta, Selasa (5/8) | Foto: eMaritim.com
Jakarta, eMaritim.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan video conference dengan sejumlah Kantor Kesyahbandaran Operasioanal Pelabuhan (KSOP) dan Angkasa Pura (AP) di seluruh Indonesia terkait kerjasama pemanfaatan transportasi 20 pelabuhan dan 10 bandar udara. Video conference ini dilakukan agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), belanja barang dan modal, bahkan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dialokasikan oleh Kemenhub dapat digunakan dan dioptimalkan pada pelabuhan dan bandar udara yang kapasitasnya lebih kecil.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi yang langsung memimpin video conference ini, mengatakan, langkah ke depan pihaknya akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara KSOP di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Pelindo III untuk diperjanjikan agar segera dikelola oleh Pelindo III.

“Sejumlah fungsi operasional akan dilimpahkan ke Pelindo III, sedangkan fungsi regulasi dan keamanan tetap dikendalikan oleh Kemenhub. Teman-teman di Bima sudah siap menerima hal ini agar proses berjalan dan supaya mereka juga bisa tetap fokus. MoU akan dilakukan hari Minggu (10/8). Saat itu juga akan dilakukan serah terima daerah Waingapu,” ujar Menhub Budi kepada awak media di Command Centre, Lantai 25 Gedung Karya, Kemenhub, Jakarta, Selasa (5/8) sore.

Menhub Budi menambahkan, melalui cara ini, pada skala tertentu pihaknya akan mengelola secara profesional. Bahkan, ia menginginkan SDM di Kemenhub diperbantukan ke Pelindo I, II, dan IV, serta AP I dan II.

“Jika bisa, beberapa rekan kami dari Kemenhub bisa di-Bawah Kendali Operasi (BKO)-kan di Pelindo I, II, dan IV. Juga di AP I dan II untuk memaksimalkan program ini,” lanjut Menhub Budi.

Saat ditanya persyaratan pemilihan 20 pelabuhan dan 10 bandar udara di daerah pinggiran Indonesia, Menhub Budi menuturkan, pihaknya telah melibatkan Pelindo, AP, dan pihak swasta untuk memilih daerah mana saja yang akan dikelola.

“Karena waktu yang paling tepat bagi mereka adalah mereka sendiri yang menetapkan. Ada satu rumusan tertentu bagi sejumlah fungsi opersional pada fasilitas transportasi yang memang sudah memberikan suatu nilai kemanfaatan ekonomi yang baik, justru kita akan memberikan ke pihak swasta. Supaya rule of the game-nya ada di swasta. Sedangkan pelabuhan dan bandara yang masih perlu disubsidi, pemerintah yang akan memberi subsidi terlebih dahulu,” jelasnya.

Menhub Budi berharap, dengan dilakukannya MoU di 20 pelabuhan dan 10 bandar udara di sejumlah daerah pinggiran di Indonesia, akan selesai Desember 2017 untuk proses kesepakatannya. Ke depan, proses administrasinya akan dilakukan dalam waktu enam bulan berikutnya.

“Supaya kami bisa menyusun career planning rekan-rekan yang ada di sana. Ada yang kita BKO-kan, ada juga yang jika tidak mau di-BKO-kan kita buat career planning-nya saja. Untuk saat ini masih luas sekali. Masih banyak pengerjaan dan pengawasan yang harus dilakukan,” pungkas Menhub Budi. (vin)

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
World Maritime Day 2017: "Connecting Ships, Ports and People"

close
Banner iklan disini