» » » INSA Adakan Buka Puasa Bersama dengan Beberapa Stakeholder

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (Kiri) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Kanan) dikelilingi oleh anak yatim piatu
Jakarta, eMaritum.com - DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menggelar buka puasas bersama. Acara rutin setiap tahun ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan keakraban seluruh stakeholder maritim nasional dengan DPP INSA.

Pada tahun ini, acara buka puasa bersama digelar di Rumah Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa tamu undangan pada acara buka puasa bersama ini, seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pejabat di instansi pemerintahan, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Apindo Haryadi Sukamdani, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya, pakar hukum maritim Chandra Motik, , dan seluruh pengurus DPP INSA.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan buka puasa bersama merupakan agenda rutin DPP INSA setiap tahunnya, dalam rangka mempererat tali silaturahmi DPP INSA, sekaligus mensyukuri kiprah INSA yang telah konsisten mengembangkan industri pelayaran di tanah air selama ini.

Selain itu acara buka puasa bersama, juga sebagai upaya INSA meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah maupun dengan asosiasi pengusaha terkait lainnya.

Menurutnya, sinergi antara INSA dengan stakeholder kemaritiman, khusunya dengan instansi pemerintahan mutlak dibutuhkan dalam rangka menyukseskan program pemerintah menjadikan lautan sebagai basis masa depan bangsa.

INSA sebagai  satu-satunya wadah berkumpulnya pengusaha pelayaran niaga nasional Indonesia yang diakui pemerintah juga secara rutin dan konsisten aktif dalam memberikan masukan dan sumbang gagasan dalam rangka memajukan industri pelayaran nasional.

 “INSA mengapresiasi sinergi pemerintah dan INSA selama ini, seperti pada pelibatan pelayaran swasta niaga nasional dalam program tol laut, dan juga penawaran kerja sama operasi dalam pengeleloaan pelabuhan saat ini. ” tuturnya.

Menurut Carmelita sinergi INSA dengan intansi pemerintah mutlak dibutuhkan, khususnya komunikasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru, ataupun mencarikan solusi dari setiap persoalan kemaritiman yang muncul.

Dengan adanya komunikasi INSA dengan intansi pemerintah dan stakeholder lainnya, tentunya untuk menghindari jangan sampai terjadinya timbulnya cost-cost baru, yang justru kontra produktif dengan agenda bersama menurunkan biaya logistik nasional.

Lain itu, INSA selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembangunan ekonomi maritim. Sebagaimana halnya direct call yang secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan produk unggulan daerah untuk didistribudikan ke luar negeri maupun dalam negeri.

Sementara itu, katanya, para pengusaha pelayaran juga mengharapkan pemerintah terus berkomitmen menjalankan azas cabotage. Karena kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang telah memberikan dampak positif bagi industri pelayaran niaga nasional dan juga ekonomi Indonesia.

Beberapa negara bahkan sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage sebelum Indonesia. Beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan asas cabotage itu seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya.

“Penerapan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres 5/2005 dan UU No 17/2088 tentang Pelayaran perlu dijaga demi kedaulatan bangsa.”katanya.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, 2/3 dari luas wilayah Indonesia merupakan lautan, yang tentunya membutuhkan sejumlah perangkat dalam menjaga kedaulatannya. Selain pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap perbatasan, juga diperlukan keberadaan badan tunggal penjaga laut dan pantai Indonesia. (*/hp)

Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard. Dalam UU tersebut, pembentukan badan tunggal sea and coast guard ini paling lambat tiga tahun sejak undang-undang tersebut disahkan.

Menurutnya, pembentukan sea and coast guard sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut Indonesia. Sehingga akan mendorong terjadinya kelancaran operasional  kapal di tengah lautan.


“Pekerjaan rumah dunia kemaritiman kita salah satunya terkait pembentukan sea and coast guard yang sampai saat ini belum terealisasi. Pembentukan badan ini  perlu mendapat perhatian serius untuk kemajuan dunia maritim kita di masa mendatang.”tutupnya.

eMaritim.Com
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama
Comments
0 Comments
close
Banner iklan disini