Komentar
Sidang yang berlangsung
4 - 7 Desember 2018 itu, delegasi Indonesia yang dipimpin Sekretaris
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Arif Toha juga
mengajak seluruh negara anggota bersama-sama lebih mengedepankan keselamatan
dan keamanan pelayaran.
Sebagai negara maritim, keselamatan pelayaran adalah prioritas
utama. Dalam komitmennya
Pemerintah Indonesia, tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap
potensi gangguan yang mengancam keselamatan pelayaran.
Sidang MSC ke-100 dibuka oleh Sekretaris Jenderal IMO, Mr.
Kitack Lim, dan dipimpin Mr. Brad Groves
dari Australia yang diwakili Mr. Juan
Carlos Cubisino dari Argentina.
Anggota delegasi Indonesia dalam sidang itu ialah perwakilan
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Pushidros
TNI AL, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di London.
Sesi sidang umum (plenary), tambah Arif, dilaksanakan secara
paralel dengan beberapa pembahasan yang dibagi dalan 3 Working Group (WG) dan 1
Drafting Group (DG).
"3 WG dan 1 DG tersebut terdiri dari WG on Maritime
Autonomous Surface Ships (MASS), WG on Goal-Based New Ship Construction
Standards, WG on Safety Measures for Non-SOLAS Ships Operating in Polar Waters
dan DG on Amandments to Mandatory Instruments,"jelas Arif.
Pertemuan MSC adalah badan teknis IMO tertinggi yang
membahas isu keselamatan dan keamanan pelayaran. MSC juga memiliki kewenangan
untuk melaksanakan tugas yang didelegasikan dari konvensi-konvensi IMO,
termasuk salah satunya termasuk untuk memberikan pertimbangan dan pengajuan
rekomendasi dan petunjuk-petunjuk pada sisi keselamatan pelayaran kepada
assembly untuk dapat diadopsi.
“Selain itu, MSC juga berwenang untuk menerima adopsi
amandemen konvensi-konvensi IMO seperti SOLAS,” imbuhnya.
Adapun agenda yang dibahas dalam pertemuan MSC ini, lanjut
Arif, termasuk pembahasan mengenai keselamatan bernavigasi, konstruksi dan
peralatan kapal, pengawakan dari sisi keselamatan, pengaturan pencegahan
tabrakan, penanganan muatan berbahaya, prosedur dan persyaratan keselamatan
maritim, informasi hidrografi, pencatatan data kenavigasian, investigasi
kecelakaan laut, penyelamatan jiwa di laut, salvage, serta hal-hal lain terkait
dengan keselamatan pelayaran.
“Pada sidang ini, kita (Indonesia) menyampaikan intervensi
mengenai isu keselamatan pada kapal tanpa awak,” ungkapnya.
Terkait isu ini, Indonesia menyampaikan bahwa perkembangan
teknologi memang tidak dapat dihindari, namun tenologi kapal tanpa awak ini
masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut, khususnya terkait regulasi
keselamatan dan keamanan pelayaran di mana hingga saat ini peran tenaga manusia
sebagai operator kapal masih sangat dibutuhkan.
“Kita sudah
memberikan saran kepada sidang untuk mempertimbangkan lebih dalam terkait
penerapan kapal tanpa awak dalam waktu dekat ini,” jelasnya. (hp)
