Komentar
Jakarta, 7 November 2025 — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya menjadi bagian dari solusi perubahan iklim global melalui transisi hijau di sektor maritim. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan hal ini dalam Diplomatic Reception pencalonan Indonesia sebagai anggota International Maritime Organization (IMO) Kategori C periode 2026–2027.
Dudy menegaskan, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia bertanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keberlanjutan lingkungan laut. Di bawah visi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memperkuat tata kelola maritim, kerja sama internasional, serta peningkatan SDM pelaut.
Sejak bergabung dengan IMO pada 1961 dan menjadi anggota Dewan sejak 1973, Indonesia konsisten menegakkan standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan laut.
Indonesia juga aktif mendorong dekarbonisasi maritim melalui program biodiesel B40, kapal berbahan bakar LNG, serta pengembangan teknologi LNG-electric hybrid dan energi terbarukan seperti hidrogen hijau dan bioetanol.
Capaian penting lainnya antara lain penerapan penuh Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Lombok, penetapan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), digitalisasi 264 pelabuhan lewat Inaportnet, serta pembangunan fasilitas Onshore Power Supply (OPS).
“Indonesia juga berkontribusi global dengan memberikan pelatihan IMO bagi negara berkembang dan kepulauan kecil,” ujar Dudy.
