About
![]() |
When The Expert Speaks Berita Maritim Indonesia | Media Maritim Online | Indonesia Maritme News | Kumpulan Berita Maritim Terkini |
Pemerintahan baru yang dipimpin
Jokowi-Jusuf Kalla menjanjikan akan memperkuat sektor maritim-dengan konsep
poros maritim dunia-ternyata telah mendapat perhatian postif dari berbagai
pihak. Pada umumnya kita melihat Indonesia sudah saatnya memanfaatkan potensi
maritim ini secara maksimal karena di samping sumber dayanya cukup melimpah,
juga secara ekonomi memiliki peluang besar memajukan ekonomi bangsa untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat-termasuk di dalamnya kesejahteraan ekonomi
masyarakat maritim Indonesia.
Bahkan para pakar sepakat jika
potensi maritim dikelola dengan baik, maka suatu hari kelak Indonesia sebagai
negara kepulauan akan mencapai kemakmuran.Contoh, negara Norwegia yang sumber
maritimnya dikelola dengan baik, akhirnya terbentuk menjadi suatu negara yang
sangat sejahtera di belahan dunia ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
telah membuktikan keseriusannya untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Poros
Mariitim Dunia dengan langsung membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman.
Pembentukankementerian ini sudah lama ditunggu karena keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini tidak menjawab tantangan pembangunan kemaritiman yang dimensinya amat luas. Fokus KKP hanya ke pembangunan sektor perikanan dan konservasi sumber daya kelautan, sementara dimensi pembangunan kemaritiman meliputi kepelabuhanan dan transportasi laut, pertambangan dan energi, perikanan, pertahanan laut, serta wisata bahari dan jasa lingkungan kelautan lainnya.
Pembentukankementerian ini sudah lama ditunggu karena keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini tidak menjawab tantangan pembangunan kemaritiman yang dimensinya amat luas. Fokus KKP hanya ke pembangunan sektor perikanan dan konservasi sumber daya kelautan, sementara dimensi pembangunan kemaritiman meliputi kepelabuhanan dan transportasi laut, pertambangan dan energi, perikanan, pertahanan laut, serta wisata bahari dan jasa lingkungan kelautan lainnya.
Tujuan pembangunan maritim yang
utama adalah menegakkan martabat dan kedaulatan negara atas wilayah laut dan
kekayaan sumber daya di dalamnya, serta memperkokoh kesatuan antar wilayah
Kepulauan Nusantara. Pembangunan maritim sejatinya harus mampu mewujudkan
pemerataan pembangunan antarpulau-termasuk pulau-pulau di wilayah
perbatasan-guna mengurangi atau bahkan menghapus disparitas pembangunan yang
menyolok antarpulau.Pembangunan maritim yang hendak dijalankan pemerintahan
Jokowi-JK akan menghadapi tantangan berat-terutama mengubah paradigma pembangunan
nasional-yang sejak pemerintahan Orde Baru cenderung hanya berorientasi pada
daratan.
Berangkat dari sinilah kami kaum profesional-termasuk pula di dalamnya para pelaku sektor
maritim-mencoba untuk ikut andil dalam ikut membangun sektor maritim ini melalui
media komunikasi daring (digital) yaitu eMaritim.Com yang bisa saja disebut
sebagai salah satu media online maritim di tengah-tengah maraknya kehadiran
media massa dalam era reformasi kebebasan pers ini. Kami ingin hadir- bukan
hanya sekedar eforia- tetapi ikut memberikan semangat baru membangun sektor
kemaritiman melalui berita, artikel, features, opini, karangan khas, dan galeri
foto yang seluruhnya nyaris berkutat pada sektor kemaritiman.
eMaritim.Com yang sejak awal
Desember 2014 ini telah hadir di media internet (on line) dengan 15
kanal/rubrikasi seperti marine-offshore,maritim, pelayaran, perkapalan,
kelautan, nasional, profil, bisnis, gallery, hukum, internasional, pendidikan,
kepelautan, regulasi, dan sains.
Kami hadir untuk ikut "membedah" berbagai permasalahan di sektor kemaritimanantara lain kepelabuhanan, masih buruknya infrastruktur jalan ke pelabuhan, dan lebih serius lagi bongkat muat atau dwelling time yang cukup lama sampai 6 hari sehinga biaya logistik menjadi tingginya. Begitu juga masalah masih banyaknya aturan maritim yang tumpang tindih yang mencapai 23 Undang-Undang yang bersifat sektoral. Setiap sektor yang terkait dengan laut misalnya kepabeanan, energi, sumber daya mineral, pelayaran, pertahanan, dan keamanan, perikanan, kehutanan, berjalan sendiri-sendiri sesuai UU masing-masing. Ada 23 UU sektoral yang terkait kelautan, tetapi tidak ada UU yang mengintegrasikannya sehingga kita tidak punya landasan untuk membuat tata ruang laut nasional.
Kami hadir untuk ikut "membedah" berbagai permasalahan di sektor kemaritimanantara lain kepelabuhanan, masih buruknya infrastruktur jalan ke pelabuhan, dan lebih serius lagi bongkat muat atau dwelling time yang cukup lama sampai 6 hari sehinga biaya logistik menjadi tingginya. Begitu juga masalah masih banyaknya aturan maritim yang tumpang tindih yang mencapai 23 Undang-Undang yang bersifat sektoral. Setiap sektor yang terkait dengan laut misalnya kepabeanan, energi, sumber daya mineral, pelayaran, pertahanan, dan keamanan, perikanan, kehutanan, berjalan sendiri-sendiri sesuai UU masing-masing. Ada 23 UU sektoral yang terkait kelautan, tetapi tidak ada UU yang mengintegrasikannya sehingga kita tidak punya landasan untuk membuat tata ruang laut nasional.
Redaksi eMaritim.Com juga akan
menyoroti kondisi pelabuhan Indonesia yang masih kurang baik serta tidak
mendukung kelancaran dan aktivitas perekonomian. Laporan dari The Global
Competitiveness Index 2013-2014 yang dikeluarkan World Economic Forum
menempatkan Indonesia pada urutan ke 89 dari 148 negara dalam kualitas
memberikan pelayanan di pelabuhan. Dan, tentu saja dengan porsi pemberitaan yang
paling banyak ke depannya yaitu seputar marine-offshore yang kini sedang
hangat-hangatnya yakni Tim Anti Mafia Gas yang dipimpin Ekonom Senior, Faisal
Basri, ditugaskan Presiden Jokowi untuk segera "memberantas" mafia minyak dan
gas termasuk di dalamnya eksporasi dan produksi minyak dan gas bumi lepas
pantai.
Dengan gaya atau style
jurnalisitik spot news, interdepreporting, dan investigasireporting,
eMaritim.Com juga tak lupa akan mengupas tuntas seputar Proyek Tol Laut atau
Konsep tol Laut dari Presiden Jokowi yang senafas dengan konsep konektivitas
maritim yang sudah dikaji pemerintahan sebelumnya. Kami juga mengundang kalangan
pebisnis industri maritim dan marine-off shore untuk ikut berpartisipasi dalam
pemasangan berupa tayangan iklan, advetorial, atau pariwara yang berskala
komersial.
Dengan demikian kami mohon DOA
RESTU atas kelancaran penerbitan media online eMaritim.Com .
Salam Jurnalistik.
#BeritaMaritimIndonesia | #MediaMaritimOnline | #IndonesiaMaritmeNews | #KumpulanBeritaMaritimTerkini
Salam Jurnalistik.
#BeritaMaritimIndonesia | #MediaMaritimOnline | #IndonesiaMaritmeNews | #KumpulanBeritaMaritimTerkini