eMaritim.CoM: About

Salam Maritim Indonesia.......

Pemerintahan baru yang dipimpin Jokowi-Jusuf Kalla menjanjikan akan memperkuat sektor maritim-dengan konsep poros maritim dunia-ternyata telah mendapat perhatian postif dari berbagai pihak. Pada umumnya kita melihat Indonesia sudah saatnya memanfaatkan potensi maritim ini secara maksimal karena di samping sumber dayanya cukup melimpah, juga secara ekonomi memiliki peluang besar memajukan ekonomi bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat-termasuk di dalamnya kesejahteraan ekonomi masyarakat maritim Indonesia.

Bahkan para pakar sepakat jika potensi maritim dikelola dengan baik, maka suatu hari kelak Indonesia sebagai negara kepulauan akan mencapai kemakmuran.Contoh, negara Norwegia yang sumber maritimnya dikelola dengan baik, akhirnya terbentuk menjadi suatu negara yang sangat sejahtera di belahan dunia ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuktikan keseriusannya untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Poros Mariitim Dunia dengan langsung membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Pembentukankementerian ini sudah lama ditunggu karena keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama ini tidak menjawab tantangan pembangunan kemaritiman yang dimensinya amat luas. Fokus KKP hanya ke pembangunan sektor perikanan dan konservasi sumber daya kelautan, sementara dimensi pembangunan kemaritiman meliputi kepelabuhanan dan transportasi laut, pertambangan dan energi, perikanan, pertahanan laut, serta wisata bahari dan jasa lingkungan kelautan lainnya.

Tujuan pembangunan maritim yang utama adalah menegakkan martabat dan kedaulatan negara atas wilayah laut dan kekayaan sumber daya di dalamnya, serta memperkokoh kesatuan antar wilayah Kepulauan Nusantara. Pembangunan maritim sejatinya harus mampu mewujudkan pemerataan pembangunan antarpulau-termasuk pulau-pulau di wilayah perbatasan-guna mengurangi atau bahkan menghapus disparitas pembangunan yang menyolok antarpulau.Pembangunan maritim yang hendak dijalankan pemerintahan Jokowi-JK akan menghadapi tantangan berat-terutama mengubah paradigma pembangunan nasional-yang sejak pemerintahan Orde Baru cenderung hanya berorientasi pada daratan.

Berangkat dari sinilah kami kaum profesional-termasuk pula di dalamnya para pelaku sektor maritim-mencoba untuk ikut andil dalam ikut membangun sektor maritim ini melalui media komunikasi daring (digital) yaitu eMaritim.Com yang bisa saja disebut sebagai salah satu media online maritim di tengah-tengah maraknya kehadiran media massa dalam era reformasi kebebasan pers ini. Kami ingin hadir- bukan hanya sekedar eforia- tetapi ikut memberikan semangat baru membangun sektor kemaritiman melalui berita, artikel, features, opini, karangan khas, dan galeri foto yang seluruhnya nyaris berkutat pada sektor kemaritiman.

eMaritim.Com yang sejak awal Desember 2014 ini telah hadir di media internet (on line) dengan 15 kanal/rubrikasi seperti marine-offshore,maritim, pelayaran, perkapalan, kelautan, nasional, profil, bisnis, gallery, hukum, internasional, pendidikan, kepelautan, regulasi, dan sains. 

Kami hadir untuk ikut "membedah" berbagai permasalahan di sektor kemaritimanantara lain kepelabuhanan, masih buruknya infrastruktur jalan ke pelabuhan, dan lebih serius lagi bongkat muat atau dwelling time yang cukup lama sampai 6 hari sehinga biaya logistik menjadi tingginya. Begitu juga masalah masih banyaknya aturan maritim yang tumpang tindih yang mencapai 23 Undang-Undang yang bersifat sektoral. Setiap sektor yang terkait dengan laut misalnya kepabeanan, energi, sumber daya mineral, pelayaran, pertahanan, dan keamanan, perikanan, kehutanan, berjalan sendiri-sendiri sesuai UU masing-masing. Ada 23 UU sektoral yang terkait kelautan, tetapi tidak ada UU yang mengintegrasikannya sehingga kita tidak punya landasan untuk membuat tata ruang laut nasional.

Redaksi eMaritim.Com juga akan menyoroti kondisi pelabuhan Indonesia yang masih kurang baik serta tidak mendukung kelancaran dan aktivitas perekonomian. Laporan dari The Global Competitiveness Index 2013-2014 yang dikeluarkan World Economic Forum menempatkan Indonesia pada urutan ke 89 dari 148 negara dalam kualitas memberikan pelayanan di pelabuhan. Dan, tentu saja dengan porsi pemberitaan yang paling banyak ke depannya yaitu seputar marine-offshore yang kini sedang hangat-hangatnya yakni Tim Anti Mafia Gas yang dipimpin Ekonom Senior, Faisal Basri, ditugaskan Presiden Jokowi untuk segera "memberantas" mafia minyak dan gas termasuk di dalamnya eksporasi dan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai.

Dengan gaya atau style jurnalisitik spot news, interdepreporting, dan investigasireporting, eMaritim.Com juga tak lupa akan mengupas tuntas seputar Proyek Tol Laut atau Konsep tol Laut dari Presiden Jokowi yang senafas dengan konsep konektivitas maritim yang sudah dikaji pemerintahan sebelumnya. Kami juga mengundang kalangan pebisnis industri maritim dan marine-off shore untuk ikut berpartisipasi dalam pemasangan berupa tayangan iklan, advetorial, atau pariwara yang berskala komersial.

Dengan demikian kami mohon DOA RESTU atas kelancaran penerbitan media online eMaritim.Com .

Salam Jurnalistik.

#BeritaMaritimIndonesia | #MediaMaritimOnline | #IndonesiaMaritmeNews | #KumpulanBeritaMaritimTerkini