Masyarakat Ekonomi Asean 2015 : Konsep Tol Laut Harus Segera Direalisasikan -->

Iklan Semua Halaman

Masyarakat Ekonomi Asean 2015 : Konsep Tol Laut Harus Segera Direalisasikan

Pulo Lasman Simanjuntak
30 November 2014
Jakarta, eMaritim.Com,-Visi kemaritiman pemerintahan Jokowi-JK membawa angin segar bagi industri galangan kapal di tanah air. Implementasi konsep tol laut dan pengembangan perikanan tangkap diharapkan dapat mengatasi "lesu darah" industri galangan sekaligus menyongsong perdagangan bebas era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai akhir tahun 2015.

Ketua Umum DPP Indonesia Maritim & Ocean (IMO), Watch, Anthon Sihombing minta program pemerintah tentang tol laut harus segera direalisasikan sebagai bagian dari upaya menciptakan poros maritim guna mendukung kemajuan pelayaran nasional, sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu menyediakan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang lebih baik," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.

Praktisi maritim ini mengatakan bahwa tol laut diperlukan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, dan berdaulat dan berbasis kepentingan nasional.

Untuk itu, lanjutnya, pembangunan kelautan harus diarahkan kepada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan lembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.

Menurutnya untuk masalah kelautan ini memerlukan payung hukum kebijakan sebagai dasar bagi kokohnya kesatuan wilayah, ekonomi, dan kesatuan politik yang diamanatkan dalam wawasan nusantara dan dijabarkan dalam kebijakan kelautan (ocean policy) yang mendasari kebijakan pembangunan Indonesia berbasis laut ditopang dengan pembangunan daratan sehingga mampu mensejahterahkan rakyat khususnya yang tinggal di kepulauan nusantara.

"Kewenangan daerah yang telah diberikan seyogyanya tidak menimbulkan rasa kedaerahan yang berlebihan sehingga membahayakan tetap tegaknya NKRI," ujarnya.

Sementara itu Ekonom Senior Cyrillus Harinowo dalam suatu acara diskusi di Yogyakarta mengatakan proyek tol laut berpotensi menekan biaya logistik dari Pelabuhan Tanjung priok, Jakarta, ke Sorong, Papua hingga 500 %. Syaratnya harus disertai pula dengan pengembangan sistem transportasi multimoda.

"Untuk satu kontainer dari dua rute itu jika terealisasi hanya memakan ongkos US$ 400 dari yang sekarang US$ 2000. Konsep tol laut dari Presiden Jokowi senafas dengan konsep konektivitas maritim yang sudah dikaji pemerintahan sebelumnya, yaitu pendulum nusantara. Dengan begitu pemerintah sekarang tidak perlu merintis dari nol, "katanya.(dbs/lasman simanjuntak)