Komentar
"Upaya untuk mengukur konsumsi riil bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masyarakat selalu tidak optimal atau putus di tengah jalan.Itu akibat 'permainan' mafia minyak yang pada gilirannya merugikan negara dengan penyelewengan BBM bersubsidi," jelasnya.
Djoko yang juga menjabat Direktur Gas Bumi Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengklaim realisasi volume BBM bersubsidi yang disalurkan kepada masyarakat tidak pernah diketahui secara transparan. Padahal, negara telah membayar subsidi BBM sesuai dengan volume yang keluar dari depot (tempat penyimpanan minyak).
"Volume yng dikeluarkan dari depot sebanyak 46 juta kl, tetapi kita tidak mengetahui realisasi total yang disalurkan kepada masyarakat," katanya.
Menurut Djoko, sistem pemantauan dengan radio frequency identification (Rfid) dan e-tooll card sebenarnya bisa menjadi solusi bagi SPBU untuk mengontrol konsumsi BBM bersubsidi. Namun, sayangnya program-program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan berhenti di tengah jalan. (pulo lasman simanjuntak)
