Komentar
Pengamat maritim dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Yayas Mulyadi, mengatakan, jumlah sarana pendidikan yang akan dibangun tersebut terlalu banyak.
Menurut dia, akan lebih baik jika pemerintah mendata terlebih dahulu sarana pendidikan yang sudah ada. Lalu mengembangkan dan memaksimalkannya. Kemudian, barulah menambah jumlah sarana pendidikan.
“Kalau untuk program lima tahun, 10 perguruan tinggi dan 100 sekolah kejuruan terlalu banyak. Mungkin itu bisa dilakukan dalam jangka waktu lama. Sampai 2030 baru bisa terlaksana dengan baik,” ujar Yeyes ketika dihubungi , bru-baru ini.
Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pelayaran yang baru bisa dipenuhi oleh Indonesia, menurut data Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), hanya sebesar 21 persen. Atau sekitar 1.500 dari 7.000 per tahun. Catatan dari Kementerian Perhubungan menyebutkan, Indonesia kekurangan 18 ribu pelaut tingkat perwira dan 25 ribu orang tingkat ranting untuk industri transportasi laut.
Indonesia memiliki 340 ribu orang pelaut. Dari jumlah tersebut, sekitar 78 ribu orang bekerja di luar negeri, sedang sisanya 262 ribu bekerja di dalam negeri. Dari 78 ribu orang yang bekerja di luar negeri, sekitar 62 ribu orang sudah bersertifikat ranting. Sebanyak 16 ribu orang sisanya bersertifikat perwira. Dan jumlah itu hanya di bidang pelayaran saja. Sedangkan masih banyak lagi yang dibutuhkan untuk program kemaritiman Pemerintahan Jokowi.
Selain kekurangan SDM pelayaran termasuk ABK, pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan SDM bidang pelabuhan. Karena dengan adanya program kemaritiman diprediksi aktivitas di pelabuhan akan meningkat. Ditambah lagi dengan adanya pembangunan tol laut. Dua SDM ini yang kini menjadi priorotas utama untuk dikembangkan.
Menurut Yeyes, untuk mensinegrikan rencana program tersebut, pemerintah perlu duduk bersama dengan penyelenggara pendidikan untuk mendiskusikannya. Bagaimana langkah strategi yang harus dilakukan. Yang kini perlu diprioritaskan adalah rekrutmen SDM maritim yang mumpuni. Apalagi kalau program kemaritiman Jokowi sudah berjalan. Terlebih lagi jika ingin menarik lulusan kemaritiman untuk mau bekerja di dalam negeri. Sebab, kebanyakan mereka lebih memilih bekerja di luar negeri.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan akan membangun 10 universitas dan 100 sekolah kejuruan maritim. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang kelautan. Diharapkan dengan pembangunan sarana pendidikan ini dapat menutupi kebutuhan SDM kemaritiman dalam negeri.
“Kita mau fokus membuat sarana pendidikan, sebanyak 10 perguruan tinggi dan 100 sekolah kejuruan. Ini untuk memenuhi kebutuhan SDM,” ujar Susi di Jakarta, awal pekan ini.
Jika pemenuhan target SDM ini tidak dapat dipenuhi, maka pemerintah tidak bisa memulai program yang sudah direncanakan. Yaitu seluruh kapal yang berlayar di laut Indonesia wajib menggunakan SDM yang berasal dari Indonesia.
Dari data yang dihimpun , jumlah perguruan tinggi maritim yang ada di Indonesia sebanyak 31 unit, 15 sekolah kejuruan, serta 5 balai pendidikan dan pelatihan.*
(varia.id/pulo lasman simanjuntak)
