Komentar
Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam Ridwan Djamaluddin mengatakan untuk memenuhi gagasan itu ada dua aspek yang perlu diperhatikan seperti teknologi dan tata kelola secara teknis.
"Kita usulkan ke depan entah itu nantinya berupa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau Kementerian Kelautan atau Maritim yang mendesak itu apa. BPPT sebagai lembaga litbang tentu akan melihat hal yang bersifat panjang ke depan," katanya di sela-sela sarasehan Membangunn Indonesia sebagai Negara Maritim yang Maju dan Mandiri di auditorium BPPT, Jakarta, belum lama ini.
Ridwan menambahkan BPPT sejak dulu sudah membuat tata ruang pemukiman nelayan yang layak huni. Kemudian Vessel Monitoring System (VMS) dan Global Positioning System (GPS) juga sudah puluhan tahun kita kerjakan. Sehingga nelayan tinggal menangkap ikan, tanpa perlu mencari posisi ikan ada dimana saja.
Nantinya, pemantauan ini akan berbasis online supaya lebih akurat. Sehingga pencurian ilegal pun akan diketahui.
"Sekarang banyak kapal yang identitasnya disalahgunakan. Sehingga nantinya akan ada digital elektronika, publik pun dapat mengawasi," ucapnya.
Disamping itu pekerjaan pengawasan pun harus dioptimalkan, bisa saja dengan sistem outsourcing pihak ketiga, sehingga aktivitas kapal bisa terus diawasi.
Sesungguhnya lanjut Ridwan BPPT sudah siap teknologi di bidang perikanan ini sejak 11 tahun lalu. Untuk optimalisasi teknologi BPPT sudah mengembangkan electronic log book yang sudah dipatenkan dan dalam proses sosialisasi ke KKP. Melalui teknologi ini pemantauan, pelaporan online terhadap aktivitas penangkapan ikan bisa dilakukan.
Anggota tim transisi bidang kemaritiman Putra Irfad Lubis mengatakan tim transisi sudah membahas gagasan poros maritim hingga hal-hal terkecil. Seperti setiap nelayan harus punya GPS dan VMS.
"Kita siap menerima masukan, termasuk menyaring aspirasi BPPT terkait teknologi, hal-hal untuk keselamatan nelayan dan sebagainya," ujarnya.(dbs/las)
