Jakarta,eMaritim.Com,- Kongres
ke-8 Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) secara aklamasi memilih Hasudungan
Tambunan dan Mathias Tambing menjadi Presiden dan Sekretaris Jenderal
KPI periode 2014-2019.
Kongres KPI
ke-8 tersebut telah digelar di Jakarta pertengahan Desember tahun lalu dan diikuti
100 delegasi dari 6 Dewan Pimpinan Daerah (PD) serta perwakilan dari pelaut
yang aktif bekerja di kapal,
Hasudungan
menggantikan Hanafi Rustandi yang dalam kepengurusan baru ditetapkan
menjadi Presiden Eksekutif KPI. Sedang Mathias Tambing melanjutkan
jabatan Sekjen sebelumnya.
Dalam kepengurusan baru
ini, Hasudungan Tambunan didampingi oleh I Dewa Nyoman Budiasa sebagai
Wakil Presiden dan Sonny Pattiselanno sebagai Wakil Sekretaris Jenderal.
Nyoman Budiasa selama ini sebagai Ketua DPD KPI Bali, sedang Sonny
Pattiselanno sebagai Sekretaris DPP KPI.
Pemilihan
calon Presiden KPI yang baru dilakukan secara demokratis, setelah
peserta kongres menerima pertanggung-jawaban Hanafi Rustandi selaku
Presiden KPI periode 2009-2014, dalam sidang pleno yang dipimpin Mathias
Tambing.
Penjaringan nama kandidat pengurus baru dilakukan melalui sidang pleno Executive Board KPI
yang dipimpin Hanafi Rustandi dengan anggota 11 orang dari DPD dan
perwakilan KPI di kapal. Dalam sidang ini, nama Capt. Hasudungan
Tambunan dan Mathias Tambing yang sudah mencuat di antara peserta
kongres, ditetapkan sebagai calon presiden dan sekjen yang kemudian
ditawarkan kepada floor.
“Dalam sidang
pleno kongres selanjutnya, Hasudungan dan Mathias Tambing diterima
secara aklamasi sebagai Presiden dan Sekjen KPI periode 2014-2019,
setelah keduanya menyampaikan visi misinya,” ujar Hanafi.
Dia
mengatakan, perlunya ada regenerasi dan perubahan di tubuh organisasi
KPI, apalagi wadah pelaut ini adalah satu-satunya organisasi
pekerja/pelaut yang berafiliasi ke International Transport workers Federation (ITF) yang berkantor pusat di London, Inggris.
Menurut
Hasudungan, hingga kini masih banyak persoalan yang mesti terus
diperjuangkan oleh KPI, termasuk mendesak Pemerintah RI untuk
meratifikasi Konvensi ILO tentang Pekerja Maritim atau Maritime Labour Convention dan Konvensi ILO No.188 tentang pelaut yang bekerja di kapal-kapal perikanan.
“Kedua
konvensi ini sangat penting bagi pelaut untuk segera diratifikasi.
Karena itu, kongres KPI merekomendasikan kepada pemerintahan di bawah
kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk segera meratifikasi konvensi
tersebut,” tegas Hasudungan.(bisnis.com/pulo lasman simanjuntak)