Komentar
Dengan verikasi dan pengukuran ulang diharapkan ada pembenahan kapal-kapal ikan dalam negeri yang selama ini melakukan pelanggaran dengan mengecilkan ukuran kapal ada di bawah 3O gross ton (GT).
Saat ini proses perizinan kapal untuk ukuran 3O GT ke bawah menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan di atas 3O GT menjadi kewenangan pusat.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Jakarta,Kamis lalu (12/2/2O15) menjelaskan contohnya pemilik kapal ikan ukuran 150 GT-2OO GT mengecilkan ukuran kapalnya menjadi di bawah 3O GT guna menghinbdari pengurusan izin kapal di pemerintah pusat dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).Kapal yang mendapat izin dari pemerintah daerah tidak dikenal PNBP.
"Pemilik kapal yang memperkecil ukuran kapal akan dikenakan sanksi administrasi di antaranya denda sesuai dengan ukuran kapal yang dimanipulasi.Denda diusulkan Rp 1 juta setiap GT kekurangan ukuran kapal," kata Susi Pudjiastuti.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gellwynn Jusuf mengatakan anggaran pengukuran ulang kapal tahun ini Rp 8 miliar.Pengukuran ulang kapal akan difokuskan di beberapa wilayah yang selama ini marak modus manipulasu ukuran kapal yaitu Sumatera Utara,Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Di Tegal terdata 7OO kapal yang ukurannya diperkecil dari bobot sesungguhnya, sedangkan di Belawan terdata 3OO kapal. Di Indonesia jumlah kapal dengan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik mencapai 1OO ribu unit dengan ukuran rata-rata di bawah 3O GT.(pulo lasman simanjuntak)
sumber berita dan foto : ww.google.com /kompas cetak
