Jakarta,
eMaritim.Com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara “Gerakan Nasional Penyelamatan
Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di 34 Provinsi” di Gedung Mina
Bahari 3, Jakarta, Selasa (17/2/215). Acara dihadiri menteri kelautan dan perikanan , Wakil Ketua KPK Zulkarnain , gubernur maupun wakil gubernur
dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia bertujuan untuk mengatasi
permasalahan di sektor kelautan.
“Peran
KPK sangat dibutuhkan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelamatan
sumber daya alam Indonesia di sektor kelautan,” kata Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti.
Susi
menjelaskan laut sebagai masa depan jadi semua elemen bangsa untuk
mengelola sumber daya alam kelautan, terutama dalam pengawasan dan
pengelolaannya. maka dibutuhkan sinergitas KKP dengan aparat penegak hukum,
seperti KPK menjadi sangat penting dan strategis.
Zulkarnain
selaku Wakil Ketua KPK mengatakan KPK akan melakukan kegiatan koordinasi
dan supervisi atas pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan.
Zulkarnain
juga menyatakan bahwa saat ini korupsi sudah ada dimana-mana.
“Untuk
diketahui bersama, Indonesia besar dan kaya, tapi rakyatnya tidak
sejahtera, karena korupsi di mana-mana, pengangguran di mana-mana,” ujarnya.
Nantinya
gerakan ini terbagi dua, yakni di tingkat pusat dan provinsi. Di pusat, ruang
lingkupnya meliputi penetapan batas laut, integrasi sistem perencanaan nasional
penggunaan ruang laut dan sumber daya alam, perlengkapan aturan Undang-Undang
serta pengembangan kapasistas kelembagaan.
Sementara,
di tingkat provinsi, ruang lingkupnya menyangkut penyusunan tata ruang wilayah
laut, perbaikan perizinanan, pelaksanaan kewajiban dan perlindungan hak-hak
masyarakat.(sonny listyanto)
foto
: penandatanganan perjanjian kerjasama yang dlakukan olehMenteri Kelautan dan
Perikanan