Komentar
Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NaryantoWagiminmenuturkan, jumlah blok migas yang dilelang tahun ini memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang ditawarkan pada tahun lalu. Pada 2014, pemerintah menawarkan 21 blok migas konvensional dan nonkonvensional.
“Tahun ini 12 blok migas yang dilelang, 4 blok ditawarkan langsung, 4 blok dilelang secara reguler, dan 4 blokmigas nonkonvensional,” kata dia di Jakarta, Senin (9/2/2015) seperti dikutip dari investor daily, Rabu (11/2/2015)
Empat blok migas yang akan dilelang dengan skema penawaran langsung yakni Blok Rupat di lepas pantai Riau dan Sumatera Utara, Blok North Jabung di darat Riau dan Jambi, Blok Southwest Bengara di darat Kalimantan Timur, serta Blok West Berau di lepas pantai Papua Barat.
Selanjutnya, empak blok migas yang dilelang secara reguler adalah Blok West Asri di lepas pantai Lampung, Blok Oti di lepas pantai Kalimantan Timur, Blok Nor th Adang di lepas pantai Sulawesi Barat, dan Blok Kasuri II di darat Papua.
Sementara untuk 4 blok nonkonvensional, pemerintah belum mengumumkan nama-namanya. Naryanto juga menuturkan, belum bisa memastikan kapan lelang dibuka. “Yang jelas sudah dilaporkan, mungkin segera,” ujar dia.
Nar yanto mengakui, pada lelang kali ini bakal sulit untuk menemukan perusahaan migas yang layak menjadi pemenang. Pasalnya, harga minyak yang cukup rendah membuat sebagian besar perusahaan migas menahan investasinya. Di sisi lain, pemerintah juga akan semakin selektif memilih perusahaan yang akanmenggarap blok migas nasional.
“Akan sulit mencari perusahaan yang komitmen untuk investasi. Kami tidak pro asing atau domestik, yang penting mencari perusahaan yang punya komitmen,” tegas dia.
Untuk menarik minat perusahaan migas kredibel, pemerintah akan membuka pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Menurut Naryanto, pemerintah sulit memberi insentif fiskal dengan harga minyak yang cukup rendah ini. Karenanya, kemudahan perizinan ini secepatnya akan direalisasikan. “Sepanjang ada kemudahan perizinan, investor akan datang dari mana saja,” kata dia.
PTSP ini ditargetkan bisa segera dibuka pada semester pertama tahun ini juga. Namun, untuk sementara, perizinan yang dilayani hanya untuk lingkup Kementerian ESDM saja. Saat ini setidaknya ada 40 izin yang harus diurus perusahaan migas di Kementerian ESDM. “Kami akan kerja sama dengan BKPM (Badan Koordinator Penanaman Modal). Kami akan menempatkan orang di sana,” jelas Naryanto.
Pemerintah juga ber tekad agar revisi Undang-Undang Migas bisa cepat selesai. Pasalnya, dengan dibubarkannya BP Migas dan digantikan oleh SKK Migas, kontraktor migas berada dalam ketidakpastian. Hal ini lantaran kontrak migas menyebutkan bahwa perusaha an berkontrak dengan BP Migas.
Revisi ini juga dibutuhkan agar ada kepastian dengan siapa pemenang lelang nanti harus berkontrak. “DPR sudah dukung penyelesaian revisi UU Migas ini. Kemungkinan pada Mei nanti bisa masuk legislasi,” ujar dia.
Terminasi Kontrak
Di sisi lain, pemerintah juga seriusmengevaluasi kinerja kontraktor migas yang menggarap blok di Indonesia. Menurut Naryanto, setidaknya ada 41 kontrak migas yang akan diterminasi lantaran tidak menjalankan komitmennya. Namun, belum seluruh kontrak sudah diproses terminasinya.
“Kurang lebih separohnya sudah diterminasi. Semuanya karena tidakmenjalankan komitmen investasi eksplorasinya,” kata dia.
Pasca pemutusan kontrak, pemerintah akan mengevaluasi kembali data-data blok migas tersebut. Pasalnya, bisa saja kegiatan migas sulit dilaksanakan lantaran memang potensi migas di blok tersebut kurang ekonomis.
Terkait pengembalian blokblokmigas oleh kontraktor, Naryantomengaku belummendapat surat resminya. Sebelumnya disebutkan, Total E&P Indonesie mengembalikan Blok South West Bird’s Head di Papua, sementara BP Indonesia menye rahkan kembali BlokWest Aru I dan II. Ketiga blok dikembalikan lantaran potensi migasnya tidak ekonomis.
“Kami belum terima suratnya, baik dari Total E&Pmaupun dari BP Indonesia,” ujar dia.
Vice President Finance, Human Resources, General Service, and CommunicationTotal E&P Indonesia Arividia Noviyanto menuturkan, pihaknya memang masih mengevaluasi hasil pemboran untuk Sumur Rendang 1X di Blok Mentawai. Namun, untuk Blok South West Bird’s Head sudah pasti dikembalikan ke pemerintah.
“Memang kami kembalikan karena tidak ditemukan akumulasi hidrokarbon dalam jumlah yang ekonomis. Kegiatan site restoration juga sudah kami selesaikan tahun lalu,” tutur dia dalam pesan pendeknya kepada Investor Daily.(pulo lasman simanjuntak)
sumber foto :sindonews.com
