Capt.Bobby R Mamahit : Ditjen Perhubungan Laut Punya Peran Penting Wujudkan Negara Maritim Mandiri

Jakarta,eMaritim.Com,- Pemerintahan Presiden Joko Widodo-M. Jusuf Kalla telah mencanangkan sektor maritim sebagai poros pembangunan nasional dalam menciptakan kesejahteraan rakyat dan menjadi poros maritim dunia. Salah satu program yang sedang giat dilaksanakan adalah merealisasikan konsep tol laut untuk meningkatkan konektifitas antar pulau dan memperkuat sistem logistik nasional agar tercipta pemerataan distribusi barang di seluruh pelosok tanah air sehingga mampu memperkecil disparitas harga barang yang selama ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit mengatakan, untuk mewujudkan program Poros Maritim, Ditjen Perhubungan Laut memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung program pemerintah.

 "Ditjen Perhubungan Laut memiliki peran penting untuk mewujudkan negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional," ungkap Bobby dalam paparan saat Raker Kerja (Raker) Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta, Senin (2/3/2015), seperti dikutip kembali dari www.dephub.go.id, Selasa (3/3/2015).

Untuk itu, Bobby meminta seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut harus mampu menyusun prioritas-prioritas program kerja yang secara kongkrit mampu mendukung perwujudan program pemerintah. "Raker ini menjadi momentum yang sangat strategis untuk bersama-sama bersinergi mencari solusi bagi perkembangan dan pembangunan sub sektor transportasi laut," jelas Bobby.

Tulang Punggung

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, melainkan perlu dukungan dari berbagai pihak.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, menilai dua lembaga yaitu Kementerian Perhubungan serta Kementerian Kelautan menjadi tulang punggung terwujudnya visi dan misi program Poros Maritim.

"Dua Kementerian ini sangat dinamis dan energik menjadi tulang punggung terwujudnya program Poros Maritim," ujar Susi ketika memaparkan visi dan misi Program Poros Maritim dalam Rapat Kerja (Raker) Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

Dalam Raker yang mengambil tema "Dengan Bekerja, Bekerja dan Bekerja Kita Tingkatkan Keselamatan dan Pelayanan Transportasi" tersebut, Susi menilai tanpa kerja sama antara KKP dengan Kemenhub serta pihak-pihak yang terkait visi dan misi program Poros Maritim tidak mungkin bisa terwujud.

Kunci untuk mewujudkan program Poros Maritim, menurut Susi adalah hilangnya ilegal fishing di seluruh perairan Indonesia, karena ilegal fishing selain merugikan negara juga memungkinkan terjadinya praktek-praktek kriminal di laut (maritim crime), seperti penyelundupan narkotika, penyelundupan senjata gelap, dan bentuk - bentuk kejahatan lainnya.

Dalam Raker yang dibuka oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tersebut Susi memaparkan, memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Indonesia yang memiliki lautan yang luas dengan berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sumber Daya Alam (SDA) tersebut harus dikelola sepenuhnya oleh bangsa Indonesia.

"Karena itu, saya bertindak tegas menenggelamkan kapal-kapal negara asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia," tegas Susi.

Langkah tersebut, menurut Susi, sudah terlihat hasilnya. Di beberapa restoran sea food di Thailand sudah sepi pengunjung, karena tidak ada lagi suplai dari Indonesia yang dilakukan secara ilegal.

Pada awalnya, kebijakan menenggelamkan kapal asing pencuri ikan diprotes oleh beberapa negara yang nelayannya melakukan ilegal fishing di Indonesia.

"Tetapi setelah kami memanggil enam duta besar negara-negara yang nelayannya mencuri ikan di perairan Indonesia, agar nelayannya tidak mencuri ikan di Indonesia, mereka paham. Mereka sepakat nelayannya tidak memasuki wilayah Indonesia," ungkap Susi.

Susi juga meminta Menteri Perhubungan agar menverifikasi 465 pelabuhan di Indonesia untuk mencegah terjadinya praktek-praktek kejahatan melalui jalur laut.

Selain verifikasi pelabuhan, Susi juga Menteri Perhubungan agar menverifikasi 1.300 kapal yang bermasalah karena berbagai persoalan seperti ukuran berat yang tidak sesuai. (pulo lasman simanjuntak)