Komentar
Proyek yang dirancang sejak 4 tahun lalu itu telah menjadi kesepakatan bersama dalam rapat Menko Perekonomian yang melibatkan SKK Migas dan PT Pertamina serta sejumlah pihak terkait.
Pelabuhan itu bukan sekadar mendorong peningkatan produktivitas tapi juga menurunkan kemacetan dan memperpanjang usia jalan.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, bidang logistik dan transportasi Carmelita Hartoto mengatakan, keputusan pemerintah membangun pelabuhan baru di Cilamaya sangat tepat dan strategis.
Pelabuhan itu akan mengurai kepadatan arus lalulintas barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah sangat krodit. ”Cilamaya adalah alternatif yang sangat strategis. Dekat dengan pusat industri, sehingga mampu mengurai kemacetan di Tanjung Priok,” kata Carmelita, Minggu (28/3/2015) pada Suara Karya di Jakarta.
”Kalau soal pipa gas sih, kan sudah ada solusinya. Saya melihat pemerintah sudah mengambil jalan tengah dengan menggeser lokasi proyek Pelabuhan Cilamaya hingga sejauh tiga km untuk mengakomodasi semua pihak,” kata Carmelita.
Proses studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang didukung penuh pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) telah selesai dan dinilai layak dijadikan pelabuhan.
Pakar hukum maritim yang juga pengajar di Universitas Indonesia (UI), Chandra Motik menegaskan, sesuatu yang sudah baik dan menjadi kesepakatan jangan dibatalkan. Cilamaya, adalah upaya besar pemerintah mengatasi ancaman stagnasi di Tanjung Priok dan kepadatan arus lalulintas di tengah di ibu kota. (pulo lasman simanjuntak)
