Komentar
Menurut Jonan, dengan anggaran Rp200 miliar per tahun, atau Rp1 triliun untuk lima tahun, semestinya Balitbang Kemenhub bisa menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi investasi.
"Anggaran Balitbang Perhubungan itu Rp200 miliar, itu banyak sekali. Saya ngomong ke Balitbang, hasil penelitan harus ada, atau saya bubarkan. Saya tidak mau buang-buang uang Rp1 triliun (selama lima tahun), tetapi tidak ada hasilnya," ujar Jonan di acara pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Balitbang Kementerian Perhubungan di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (9/3/2015), seperti dikutip kembali dari vivanews.com, Rabu pagi (11/3/2015).
Dia meminta, agar Balitbang mengkaji ulang investasi-investasi di sektor transportasi. Ia menyebutkan, ada ribuan investasi yang jumlahnya kecil-kecil di sektor transportasi, tetapi pelaksanaannya tidak diseriusi.
Jonan mencontohkan, investasi pelabuhan di Sofifi, Maluku Utara. Beberapa hari yang lalu, dia meninjau pelabuhan di daerah itu. Ternyata, pelabuhan tersebut tak punya pemecah gelombang (breakwater), padahal ketinggian ombak di sana mencapai dua meter. Pelabuhan itu pun tak punya fasilitas untuk kapal bersandar. Akses jalannya ke pelabuhan juga tidak memadai.
"Pelabuhannya cukup besar, tetapi akses jalan mirip akses jalan ke kampung. Mungkin jalan kelas empat. Saya nggak tahu perencanannya seperti apa. Saya bilang ini pelabuhan ikan, bukan pelabuhan untuk manusia. Jadi, pelabuhan yang seperti ini yang harus dikaji lagi. Kalau perlu ke lapangan, ya ke lapangan," kata Jonan.
Bubarkan Litbang Kemenhub
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berencana bubarkan Badan Litbang Kementerian Perhubungan. Alasannya anggaran Rp 200 miliar yang diberikan kepada Balitbang tidak efisien dalam penyerapan dan bekerja.
"Kalau Balitbang nggak ada gunanya, dibubarkan saja," ujar Jonan di kantor Kementerian Perhubungan, Senin (9/3/2015) seperti dikutip kembali dari tribunnews.com, Rabu pagi (11/3/2015).
Jonan memaparkan kerja semua pegawai Balitbang harus efisien. Karena dalam hitungan Jonan, jika satu tahun anggaran Balitbang Rp 200 miliar, maka dalam 5 tahun kabinet kerja Balitbang memiliki anggaran Rp 1 triliun.
"Kalau lima tahun bisa Rp 1 triliun. Itu banyak loh," ungkap Jonan.
Jonan menambahkan jika Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan Elly A Sinaga setuju penghapusan, maka divisi yang mengumpulkan pendataan dan penelitian akan dibubarkan. Jonan menambahkan dengan anggaran Rp 200 miliar setahun cukup, karena pegawainya bukan berasal dari akademisi yang harus dibayar mahal.
"Saya mau balitbang dimanfaatkan baik. Balitbang itu kementerian teknis, bukan dari kumpulan ilmuwan murni," papar Jonan.(pulo lasman simanjuntak)
sumber foto : antara
