Menteri Perhubungan :Saat ini Banyak Kapal yang Sertifikasinya tidak Sesuai dengan Fakta di Lapangan -->

Iklan Semua Halaman

Menteri Perhubungan :Saat ini Banyak Kapal yang Sertifikasinya tidak Sesuai dengan Fakta di Lapangan

Pulo Lasman Simanjuntak
03 Maret 2015



Jakarta,eMaritim.Com,-Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk turut membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan kapal-kapal pencari ikan yang menyalahi perizinan.

 Hal tersebut disampaikan Jonan dalam acara pembukaan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2015, Senin (2/3/2015), di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.

Saat ini, menurut Jonan, banyak kapal yang sertifikasinya tidak sesuai dengan fakta di lapangan, alias tidak sesuai perizinan.

“Banyak kapal-kapal yang perizinannya di bawah 30 Gross Tonnage (GT), tetapi ternyata melebihi 30 GT. Jadi di-markdown menjadi di bawah 30 GT, misalnya jadi 29,5 GT,” jelas Jonan seperti dikutip dari www.dephub.go.id di Jakarta, Selasa pagi (3/3/2015).

Jonan juga membocorkan data dari KKP, bahwa sebanyak 81% dari 226 kapal yang dijadikan sample populasi ternyata memiliki bobot yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki. Angka yang tidak sesuai perizinan tersebut, menurut Jonan sangat besar. Karenanya Jonan meminta KPLP untuk lebih aktif dalam melakukan penertiban.

“Jadi saya minta ini supaya ditertibkan,” tandas Jonan.

Untuk mendukung kinerja KPLP, Jonan juga mengatakan bahwa secara bertahap, dalam lima tahun ke depan, KPLP akan mendapat tambahan kapal patroli kelas I sebanyak 100 buah.

Penambahan 100 kapal patroli tersebut, menurut Jonan membutuhkan sekitar 3.000 personil baru untuk mengoperasikannya. Untuk memenuhi hal tersebut, Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), untuk bersama-sama mengawaki kapal-kapal tersebut.

“Awaknya nggak akan cukup. Jadi akan ada Bawah Kendali Operasi (BKO) dari TNI AL untuk sama-sama mengawaki kapal,” terang Jonan. 

Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2015 menghadirkan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti sebagai salah satu pembicara dan dihadiri oleh para Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Jonan berharap Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang tahun ini mengambil tema “Dengan Bekerja, Bekerja dan Bekerja Kita Tingkatkan Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan Transportasi Laut” ini dapat menghasilkan hal baru yang dapat membantu peningkatan kinerja, sehingga kualitas hasil kerja pun menjadi lebih baik. (pulo lasman simanjuntak)