Komentar
"Sebetulnya kita tidak terlibat di sana, tapi itu tetangga semua. Kita adakan patroli di sana untuk perdamaian. Artinya kita mencegah kalau terjadi konflik menggunakan kekerasan bersenjata. Ini harus kita hindari," kata Menteri Ryamizard di Jakarta, Kamis (26/3) seperti dikutip dari republika.co.id, Jumat pagi (27/3/2015).
Ia menuturkan konflik bersenjata harus dihindari terkait adanya klaim beberapa negara atas Laut Cina Selatan, agar tidak mengganggu rencana Presiden Joko Widodo menjadikan Laut Cina Selatan sebagai poros maritim dunia.
"Kita antisipasi jangan sampai akibat klaim itu menggunakan kekuatan bersenjata. Visi Presiden untuk poros dunia bisa terganggu. Supaya poros itu lancar harus diamankan," ujar dia.
Perang, kata dia, harus dihindari oleh semua negara karena masyarakat sipil yang akan dirugikan.
Musuh utama semua negara kini, ucap dia, adalah terorisme, bencana, penyakit serta narkoba. Untuk itu ia mengajak semua negara lebih fokus memerangi hal-hal tersebut.
Dalam kesempatan itu ia juga mengatakan Indonesia bekerja sama dengan Singapura dan Malaysia terus melakukan patroli di Selat Malaka untuk menumpas perompak agar tidak merajalela seperti di Somalia.
Selama ini Laut Cina Selatan disengketakan sejumlah negara, termasuk Cina, Taiwan dan beberapa negara ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Filipina dana Malaysia serta Vietnam.
Menurut Presiden Jokowi, stabilitas politik dan keamanan penting untuk pertumbuhan ekonomi sehingga ia mendorong implementasi dan finalisasi Code of Conduct (CoC) di wilayah Laut Cina Selatan.
"Perlu saya sampaikan bahwa Indonesia tidak berada pada pihak yang bersengketa di situ. Kita hanya ingin mendorong agar Code of Conduct, CoC itu bisa diimplementasikan, dan ada finalisasi," kata Presiden Jokowi. (siman/juntak/pulo)
