Jakarta,eMaritim.Com,-Menurut Helmut, menyebutkan masih banyak wilayah lepas pantai Indonesia yang belum dieksplorasi
karena kelangkaan SDM. Padahal, sumber daya energi dan mineralnya cukup
berpotensi. Bahkan, berdasarkan riset yang dilakukan Helmut dan Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), telah ditemukan substansi mineral
dalam perairan Indonesia yang bisa dijadikan bahan bakar alternatif.
Pembangunan kelautan tidak hanya membutuhkan tenaga pengelola saja, melainkan harus lebih dari itu. Sebab, untuk eksplorasi dan penelitian menyeluruh atas segala sumber daya maritim Indonesia, dibutuhkan kesiapan lebih dari apa yang dimiliki sekarang ini.
Meski demikian, Indonesia tetap harus memperhatikan masalah maritimnya. Terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan dinilainya sebagai langkah yang cukup baik.
Untuk tahap awal, saat ini setidaknya Indonesia lebih memperketat
pengawasan wilayah maritimnya berkaitan dengan penangkapan ikan ilegal.Seperti telah kita ketehui
secara umum bahwa banyak potensi kelautan dan perikanan yang belum tergarap
secara optimal.
Selain tidak tergarap optimal, potensi sumberdaya yang melimpah di kawasan
pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil juga belum siap digarap secara optimal.
Sebab, SDM yang ada masih rendah, belum adanya dana yang cukup, serta belum
adanya persamaan persepsi antara pengelola dengan pengambil kebijakan.
Masalah serius lainnya yang
menyebabkan fenomena itu terjadi antara lain disebabkan minimnya peran serta
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan. Akibatnya,
kesejahteraan masyarakat tetap tidak terangkat oleh potensi-potensi tersebut.
Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pelaku pembangunan dan kawasan pesisir, juga turut memberi andil yang besar terhadap persoalan yang membuat potensi pesisir kurang terkelola.
Hal itu diperburuk oleh kemiskinan masyarakat
pesisir, lemahnya penegakkan hukum, belum adanya rencana tata ruang pesisir,
lautan dan pulau-pulau kecil. Padahal, misalnya, penataan ruang di kawasan
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil merupakan langkah yang sangat penting dan
strategis.
Langkah tersebut, dimaksudkan untuk memanfaatkan ruang pesisir
secara terpadu dan terencana serta terkendali.
Masalah kemiskinan nelayan masih menjadi masalah serius bagi pemerintah Indonesia, meski potensi yang di kandung sektor kelautan dan perikanan sangat menjanjikan.
Yang tidak kalah pentingnya juga adalah berkaitan dengan pembiayaan. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa persaoalan klasik yang dihadapi para nelayan kita adalah menyangkut soal pendanaan.
Para pelaku bisnis kelautan sangat mendambakan adanya sebuah lembaga keuangan yang bisa mengatasi setiap jengkal permasalahan mereka dalam menjalankan aktivitas.Kesulitan mendapatkan kredit dari lembaga keuangan dan perbankan, menjadi kendala serius pengembangan nelayan Indonesia.(benny fernando /calon reporter)
( Sumber berita: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI/KKP)