Komentar
“Dari segi proses transformasi, hal ini bukan sesuatu yang mudah karena berhubungan dengan pola pikir dan kebiasaan serta budaya yang telah terpatri selama bertahun-tahun,” kata KSAL, dalam keterangannya yang diterima Antara di Jakarta, Senin.
Menurut Ade Supandi, untuk menuju ke arah pola pikir maritim, perubahan harus dilaksanakan secara mendasar, bertahap dan komprehensif.
“Kehidupan maritim bangsa seakan-akan telah lama hilang, sehingga proses transformasi yang dibutuhkan tidak sekadar langkah-langkah optimalisasi atau revitalisasi, namun harus menjurus ke arah resureksi atau membangkitkan kembali sesuatu yang telah lama tiada, agar seluruh komponen bangsa berkonsentrasi secara bersama-sama untuk meletakkan dasar, pemahaman dan tindakan yang sejalan,” jelasnya.
Apalagi, lanjut Ade, ada tiga tantangan yang akan dihadapi, tantangan taktis, yang inheren dengan subyek pembangunan poros maritim dunia secara internal; tantangan operasional, yang mempengaruhi proses pelaksanaannya; dan tantangan strategis, yang berhubungan dengan reaksi dan pengaruh eksternal.
Sementara dari diskusi yang diselenggarakan DPD di Bakoel Kaffe, mantan Kalakhar Bakorhamla Laksdya (purn) Didik H Purnomo mengatakan, mustahil Indonesia bisa jadi poros maritim dunia dalam waktu 5 tahun, jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dari APBN jelas tidak mungkin. Jadi bola salju lah. Pemerintah harus memberi insentif pada swasta, seperti pajak pembuatan kapal murah,” kata Didik H Purnomo usai diskusi Forum Senator untuk Rakyat dengan tema “Membongkar Mimpi Poros Maritim Jokowi” di Cikini, Minggu (10/5/2015).
Koordinator Indonesia Bangkit, Adhie Massardi menegaskan, mimpi Indonesia menjadi poros maritim dunia bisa diwujudkan jika Indonesia memiliki industri kemaritiman, bukan sekedar membuat kebijakan membom kapal tongkang ilegal milik nelayan asing pencuri ikan di perairan NKRI.
Menurut Jurubicara Presiden era Presiden Abdurrahman Wahid ini, demi mewujudkan Indonesia poros maritim dunia semestinya Kementerian Koordiantor Kemaritiman tidak hanya membawahi empat kementerian. Dia mencontohkan, kementerian industri juga seharusnya dilibatkan dalam mewujudkan target membangun Indonesia sebagai poros maritim. (siman/juntak/lasman)
