Komentar
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan hanya memberikan saham 70% untuk Pertamina dan BUMD untuk pengelolaan blok migas tersebut. Sementara operator existing, yaitu Total dan Inpex mendapat sekitar 30% saham.
"Untuk menunjukkan keseriusan pekerja dalam memperjuangkan ini, seandainya tuntutan 100% tidak dapat dipenuhi maka kita akan prihatin dan saat tertentu akan melakukan perenungan (mogok). Kita mau intropeksi apa salah kami sehingga pemerintah tidak berikan 100%," ungkap Presiden FSPPB, Eko Wahyu Rasmono di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (23/6/2015).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas, Faisal Yusra menambahkan, mogok kerja ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan lelah dengan tekanan yang selama ini dirasakan. Terlebih, dengan tudingan yang santer diberitakan bahwa BUMN tersebut sarang mafia migas.
"Kita sudah capek di-bully, Pertamina itu milik bangsa. Kami ingin semua lapangan migas jadi milik Pertamina dan sahamnya 100% milik negara," tegasnya.
Menurut Faisal, aksi mogok yang dilakukan pekerja tentu bakal membuat pendistribusian BBM terganggu. Sebab, seluruh kegiatan operasional bakal dihentikan sementara sampai pemerintah merespon permintaan pekerja Pertamina.
"Cara terakhir, maka kami akan melakukan perenungan kreatif menghentikan kegiatan pekerjaan di semua sentra produksi sampai semua dipenuhi. Jika memang nanti tindakan kami mengakibatkan kesulitan di masyarakat, kami mohon dimaafkan," tandasnya. (lasman simanjuntak)
Press Release Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
sumber berita dan foto :sindonews.com
