Komentar
Menurut
dia, pasca krisis moneter, industri penerbangan kita jatuh hingga 60%. Saat itu cuma ada tiga maskapai. Pemerintah minta agar mereka menurunkan tarif, agar
industri ini kembali bergairah. Namun sayangnya para pemain lama tidak mau
dengan berbagai dalih dan alasan.
“Saat itu
saya Menko Perekonomian. Akhirnya saya keluarkan kebijakan, membuka izin
maskapai penerbangan baru. Maka, lahirlah 6-7 maskapai baru, sehingga
terjadilah persaingan. Harga tiket turun drastis, dan jumlah penumpang naik
hingga 5 kali dibandingkan sebelum krisis. Ini menjadi bukti, bahwa untuk
membangun tidak harus menggunakan dana, apalagi kalau sumbernya hutang luar
negeri,” ujar Rizal Ramli.
Dalam
konteks itu, dia menegaskan, Indonesia membutuhkan pejabat publik yang punya
kemampuan memahami masalah dan berani mengambil tindakan yang out of the box. “Satu lagi, pejabat
harus tidak punya konflik kepentingan,” tukasnya yang disambut tepuk tangan
peserta sidang yang terdiri atas anggota parlemen dari 32 negara.
Rizal
Ramli sengaja menekankan, pentingnya
membangun tanpa harus mengandalkan utang. Pasalnya, tingginya utang luar
negeri (ULN), akan menekan neraca pembayaran. Ujung-ujungnya, nilai tukar
rupiah pun semakin melemah terhadap sejumlah mata uang utama dunia, khususnya
dolar Amerika.
Berdasarkan
data Bank Indonesia (BI), posisi ULN pada akhir triwulan II-2015 tercatat
sebesar US$D304,3 miliar. Jumlah itu terdiri atas ULN sektor publik sebesar
US$134,6 miliar (44,2%) dan ULN sektor swasta sebesar US$169,7 miliar
(55,8%).Dengan perkembangan tersebut, debt
service ratio (DSR) atau rasio utang terhadap pendapatan ekspor adalah
56,3% pada triwulan II-2015. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan 56,9%
pada triwulan I-2015. (siaran pers menko maritim dan sumber daya/pulo lasman simanjuntak)
