Sebagai Partner Pemerintah, INSA Diharapkan Dapat Majukan Transportasi Angkutan Laut -->

Iklan Semua Halaman

Sebagai Partner Pemerintah, INSA Diharapkan Dapat Majukan Transportasi Angkutan Laut

Pulo Lasman Simanjuntak
24 Agustus 2015



Jakarta,eMaritim.Com,-Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membuka secara resmi Rapat Umum Anggota (RUA) XVI Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), pada Kamis siang (20/8) di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Agenda Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ini diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali dan pada tahun ini RUA INSA mengusung tema “INSA Sebagai Sabuk Nusantara Menuju Poros Maritim Dunia”.

“Saya mengharapkan INSA menjadi partner pemerintah untuk memajukan transportasi angkutan laut. Satu hal yang tidak bisa ditawar adalah safety karena itu kewajiban kita semua. Safety itu beyond bisnis dan beyond nationality. Safety itu humanity”, demikian harapan Menhub Ignasius Jonan dalam sambutannya dalam pembukaan RUA XVI INSA, di Hotel Kempinski Jakarta.

Menhub juga mengingatkan kepada BKI agar harus jauh lebih siap, investasi yang besar, tenaganya ditingkatkan, dan sebagainya, supaya tugas pemerintah di dalam sertifikasi kapal bisa sebanyak mungkin dialihkan kepada BKI karena BKI bertugas atas nama negara. 

Tentang poros maritim, Menhub menjelaskan bahwa pemerintah mencoba berinisiatif untuk angkutan barang dengan kapal yang berjadwal diusahakan di pulau-pulau terpencil atau pulau-pulau kecil.

“Ini masih debat apakah nanti penugasan ini akan dibuka untuk semua liner atau ditugaskan ke PELNI saja. Untuk sementara, bila Bapak Presiden berkenan akan kami tugaskan ke PELNI dulu. Ini untuk sementara saja. Karena saya juga tidak suka kalau subsidi itu seumur hidup”, tegas Jonan.
Mengenai pelayanan kapal perintis, Jonan menegaskan bahwa harus ada satu standar pelayanan minimum yang berlaku untuk semua kapal perintis. 

“Satu tantangan besar seperti kapal-kapal perintis yang disubsidi negara, kualitas dan kualitas pelayanannya beda-beda. Saya tidak suka seperti itu. Harusnya ditentukan standar pelayanan minimumnya. Semua harus memenuhi itu,” tegas Jonan. Menhub juga menegaskan bahwa dirinya sepakat dengan Asas Cabotage asalkan tidak menyandera kepentingan nasional yang lebih luas. 

Menyinggung masalah pariwisata bahari, Menhub menyampaikan harapannya mengenai kapal penumpang/gross yang dapat melayani ke seluruh pulau-pulau di Indonesia.

“Saya selalu berharap ada perusahaan pelayaran nasional yang mau mengoperasionalkan kapal gross. Saya sudah katakan kepada Dirjen Hubla, kalau tidak ada, boleh kapal gross asing dengan rekomendasi dari INSA bahwa kapal jenis ini tidak tersedia. Ini sangat penting sekali karena pemerintah sangat mendorong industri pariwisata, terutama pariwisata bahari”, demikian jelas Jonan.

Jonan juga mengingatkan para anggota INSA untuk menjaga rasa nasionalisme dalam menjalankan bisnisnya. “Mengenai pajak, kami mendorong saja sepanjang masuk akal. Dengan catatan tidak boleh ada transfer financing, karena kalau ada hal itu, saya dan Menteri Keuangan akan kejar. Itu namanya nasionalisme,” tegas Jonan. 

Pada akhir sambutannya, Menhub sekali lagi mengingatkan kepada seluruh anggota INSA bahwa INSA adalah organisasi pengusaha sehingga orientasi organisasi ini harus tetap berorientasi pada bisnis, tidak pada tujuan yang lain.

Momentum Penting
Sementara Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa agenda RUA XVI ini berada dalam momentum yang penting karena sebagai mitra strategis pemerintah, INSA secara konsisten membantu pemerintah dalam mengawal keberadaan asas cabotage dan UU No. 17 Tahun 2008, dengan memberdayakan dan mengutamakan pengusaha nasional tanpa kecuali, dan mewajibkan menggunakan kapal berbendera merah putih untuk angkutan antar pelabuhan dan pulau di Indonesia. 

Kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN, sangat memerlukan pemikiran global, khususnya industri pelayaran yang nantinya harus bisa bersaing dengan perusahaan dari negeri ASEAN, dimana dimulainya era globalisasi berarti akan terbukanya lintas batas antar negara. 

Program pemerintah berkenaan dengan Nawacita Tol Laut dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan tantangan bagi dunia maritim Indonesia. INSA sebagai partner strategis telah secara intens bergandengan tangan dengan pemerintah dan stakeholder lainnya agar selalu berjalan dengan program pemberdayaan industri pelayaran nasional dalam mendukung terciptanya poros maritim dunia yang dicanangkan pemerintah dan menjadikan perusahaan pelayaran nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri. 

Carmelita juga mengajak para peserta agar menjadikan RUA XVI sebagai momentum terbaik untuk menggalang potensi pelayaran nasional seutuhnya yang memiliki daya saing dan tingkat kredibilitas yang tinggi dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.

Carmelita menjelaskan bahwa selama 4 tahun terakhir, INSA telah melakukan berbagai upaya agar program pemerintah tentang asas cabotage dapat terlaksana sehingga hampir seluruh muatan antar pelabuhan dan antar pulau dalam negeri ini telah berhasil diangkut sepenuhnya oleh kapal-kapal berbendera merah putih. 

RUA XVI INSA ini akan berlangsung pada 20-21 Agustus 2015 dan diselenggarakan untuk memilih kepengurusan DPP INSA untuk periode 2015-2019. (www.dephub.go.id/ eykel lasflorest/pulo lasman simanjuntak)