Komentar
Setelah Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Permen No. 2/PERMEN-KP/2015, para pengusaha trawl melakukan
operasinya di malam hari untuk mengelabui petugas. Hal ini diperparah dengan
keterbatasan pengawasan laut di perairan wilayah pengelolaan perikanan (WPP)
571 yang meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman,” buka Muslim selaku
Ketua DPD KNTI Tanjungbalai.
Marthin Hadiwinata sebagai Kepala Bidang Pengembangan Hukum dan Pembelaan
Nelayan menyatakan Inefektifitas pengawasan laut ini juga disebabkan
oleh permasalahan tumpang tindih kewenangan pengawasan dan penegakan hukum di
wilayah laut.
Situasi ini terjadi antara berbagai lembaga negara yang meliputi: Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kejaksaan, Kepolisian, Menteri Luar Negeri, Bakamla sendiri dan berbagai lembaga lainnya yang mencapai 13 lembaga negara. Akibat dari ini tidak ada pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, tepat guna, perbedaan standar yang melemahkan pengawasan laut.
Situasi ini terjadi antara berbagai lembaga negara yang meliputi: Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kejaksaan, Kepolisian, Menteri Luar Negeri, Bakamla sendiri dan berbagai lembaga lainnya yang mencapai 13 lembaga negara. Akibat dari ini tidak ada pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, tepat guna, perbedaan standar yang melemahkan pengawasan laut.
Sebagai contoh adalah pandangan terhadap ekosistem laut sebagai anugerah dari Allah dan perwujudan dari Nabi Khidir. Sehingga ada kewajiban bagi setiap orang untuk menjaga dan menghormati sumber daya perikanan.
Selain itu, ketika terjadi terang bulan, karena alat tangkap yang sederhana, disepakati oleh nelayan tradisional untuk tidak melaut sehingga memberikan waktu bagi sumber daya ikan untuk mereproduksi dan kemudian kembali berlimpah.(press release/lasman simanjuntak)
sumber foto : okezone.com
