Komentar
Jakarta, eMaritim.com - Disamakan dengan proyek Petronas, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mengkritik pembangunan skema pembangunan kilang terapung di laut atau Floating Liquified Natural Gas (FLNG/Offshore) Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku
Pasalnya, lapangan migas FLNG Offshore Petronas yang diberi nama FLNG Satu itu dinilai lebih kecil dibandingkan dengan Blok Masela. Untuk itu, sudah sewajarnya pembangunan kilang Blok Masela tidak disamakan dengan proyek Petronas itu.
Tenaga Ahli bidang Energi Menko bidang Kemaritiman Haposan Napitupulu menjelaskan, Petronas lebih dahulu dibandingkan dengan Indonesia dalam membangun kilang blok migas FLNG secara offshore. Terlebih kontur geografis Malaysia sulit bagi Petronas bangun kilang minyak menggunakan skema onshore (pembangunan kilang migas darat).
"Karena kalau dialirkan ke darat, lapangannya itu kecil dan diproyeksikan cuma 3-5 tahun. Dan kalau bangun pipa ke darat yang jauh, cuma 3-5 tahun terlalu mubazir. Jadi dibangun pakai kapal, sehingga jika migasnya sudah habis pindah lagi ke lapangan yang kecil-kecil," ujar Haposan, dalam FGD di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin No 8, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2016).
Dia menambahkan, Petronas yang merupakan badan usaha negara Malaysia membangun sendiri kilang migas mereka. Berbeda dengan Indonesia yang pembangunan kilang migas di Blok Masela dilakukan oleh Shell.
"Kilang migas mereka kan dibangun oleh Petronas sendiri, bukan oleh Shell. Sehingga poverty right atau kebanggaannya si Petronas yang bisa ngomong. Lain dengan Masela. Pertamina atau Indonesia tidak bisa ngomong. Shell yang sukses bangun di FLNG," papar Haposan.
Sebelumnya, Komisi VII DPR RI menilai skema pembangunan kilang migas offshore di Blok Masela bisa meniru kesuksesan Malaysia. Melalui Petronas, negeri jiran tersebut berhasil membangun fasilitas terapung gas alam cair (FLNG) yang diberi nama Petronas FLNG Satu.
Kementerian ESDM dan SKK Migas sangat menginginkan pengelolaan gas Blok Masela dilakukan di laut (offshore) karena diklaim lebih murah dengan biaya investasi sekitar USD14,8 miliar, dibandingkan di darat (onshore) mencapai USD19 miliar.
Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli pun mempersoalkan masalah pembangunan gas alam cair Blok Masela, Maluku, apakah di laut atau darat.
Kegaduhan dan beda pendapat di antara dua menteri itu telah menjadi sorotan banyak kalangan, baik masyarakat, pengamat, maupun anggota DPR yang duduk di atas parlemen senayan.(Metrotvnews.com/Rhp) (Sumber Foto; www.offshoreenergytoday.com)
