Komentar
Jakarta,eMaritim.Com,-TREN
penurunan harga minyak dunia dalam beberapa tahun terakhir kian berbuntut tak
manis. Tren itu telah membuat kegiatan eksplorasi minyak dan gas lesu yang pada
akhirnya menipiskan cadangan migas nasional.
Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral menunjukkan lunglainya eksplorasi itu tecermin dari
kegiatan pengeboran sumur eksplorasi dalam enam tahun terakhir yang relatif
turun. Ambil contoh, pada 2014 realisasi pengeboran sebanyak 83 sumur, di 2015
turun jadi 52 sumur dan di kuartal I 2016 baru 10 sumur.
Begitu pula
dengan realisasi kegiatan survei seismik, tahapan awal kegiatan eksplorasi,
yang juga melambat drastis. Jika di 2014 terdapat 14.414 kegiatan, pada 2015
melorot jadi 7.281 kegiatan dan di 2016, tepatnya di kuartal I sebanyak 2.243
kegiatan.
"Ada
penurunan kegiatan pengeboran karena harga minyak sedang rendah. Menurunnya
pengeboran sumur tentu memengaruhi produksi," tutur Dirjen Migas
Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja di Jakarta, kemarin.
Tak bisa
disangkal, saat ini kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas banyak yang
menahan kegiatan eksplorasi dan produksi lantaran kondisi tidak ekonomis.
Mereka, sambung Wiratmaja, sudah mendesak pemerintah memperpanjang masa
eksplorasi.
Tak hanya
itu, saking tak kondusifnya situasi, KKKS juga menyampaikan sejumlah usulan
lain untuk menggairahkan lagi eksplorasi migas. Mereka antara lain meminta
skema bagi hasil yang lebih fleksibel dan disesuaikan harga minyak, serta
penghapusan seluruh pajak terkait eksplorasi.
Karena itu,
Wirat menyebut pemerintah mempertimbangkan empat insentif utama untuk sektor
hulu migas yang kini masih dalam pembahasan lintas sektoral. "Kita sedang
rumuskan bentuk insentif yang tepat agar kegiatan eksplorasi menjadi efektif.
Pemerintah juga masih mengkaji insentif perpanjangan waktu eksplorasi.
"
Perpanjangan waktu dinilainya dapat membendung mangkraknya daerah operasi
lantaran masa eksplorasi telah habis. Di sisi lain, KKKS punya peluang
melakukan analisis data lebih dalam sebelum melanjutkan pengeboran.
Kontrak
fleksibel
Terkait hal itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Satya W Yudha menyarankan pemerintah membuat jenis kontrak bagi hasil migas (PSC) yang lebih fleksibel terhadap harga minyak dunia.
Terkait hal itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Satya W Yudha menyarankan pemerintah membuat jenis kontrak bagi hasil migas (PSC) yang lebih fleksibel terhadap harga minyak dunia.
"Kita
sudah minta ke pemerintah supaya punya tipe kontrak yang sensitif terhadap
harga minyak dunia, seperti kontrak sliding scale," ujar Satya, kemarin.
Dengan bagi hasil saat ini, kata dia, para KKKS jelas ogah melakukan eksplorasi
karena menjadi tidak ekonomis di tengah harga minyak rendah. Saat ini bagi
hasil ke pemerintah 85% untuk blok minyak dan 70% blok gas, sedangkan bagian
KKKS 15% dan 30%.
"Saat
harga minyak dunia turun seperti sekarang, bagian kontraktor mestinya besar.
Dengan demikian, dia masih punya anggaran yang cukup ekonomis untuk eksplorasi
mereka," pungkasnya.
Dia menilai
rasio penggantian cadangan blok migas tidak akan bertambah jika kegiatan
eksplorasi mandek. Itu, kata dia, berbahaya karena mengancam penemuan cadangan
migas nasional. (**/lasman simanjuntak)
sumber berita dan foto : www.mediaindonesia.com/27/4/2016
TREN
penurunan harga minyak dunia dalam beberapa tahun terakhir kian
berbuntut tak manis. Tren itu telah membuat kegiatan eksplorasi minyak
dan gas lesu yang pada akhirnya menipiskan cadangan migas nasional.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan lunglainya eksplorasi itu tecermin dari kegiatan pengeboran sumur eksplorasi dalam enam tahun terakhir yang relatif turun. Ambil contoh, pada 2014 realisasi pengeboran sebanyak 83 sumur, di 2015 turun jadi 52 sumur dan di kuartal I 2016 baru 10 sumur.
Begitu pula dengan realisasi kegiatan survei seismik, tahapan awal kegiatan eksplorasi, yang juga melambat drastis. Jika di 2014 terdapat 14.414 kegiatan, pada 2015 melorot jadi 7.281 kegiatan dan di 2016, tepatnya di kuartal I sebanyak 2.243 kegiatan.
"Ada penurunan kegiatan pengeboran karena harga minyak sedang rendah. Menurunnya pengeboran sumur tentu memengaruhi produksi," tutur Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja di Jakarta, kemarin.
Tak bisa disangkal, saat ini kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas banyak yang menahan kegiatan eksplorasi dan produksi lantaran kondisi tidak ekonomis. Mereka, sambung Wiratmaja, sudah mendesak pemerintah memperpanjang masa eksplorasi.
Tak hanya itu, saking tak kondusifnya situasi, KKKS juga menyampaikan sejumlah usulan lain untuk menggairahkan lagi eksplorasi migas. Mereka antara lain meminta skema bagi hasil yang lebih fleksibel dan disesuaikan harga minyak, serta penghapusan seluruh pajak terkait eksplorasi.
Karena itu, Wirat menyebut pemerintah mempertimbangkan empat insentif utama untuk sektor hulu migas yang kini masih dalam pembahasan lintas sektoral. "Kita sedang rumuskan bentuk insentif yang tepat agar kegiatan eksplorasi menjadi efektif. Pemerintah juga masih mengkaji insentif perpanjangan waktu eksplorasi.
" Perpanjangan waktu dinilainya dapat membendung mangkraknya daerah operasi lantaran masa eksplorasi telah habis. Di sisi lain, KKKS punya peluang melakukan analisis data lebih dalam sebelum melanjutkan pengeboran.
Kontrak fleksibel
Terkait hal itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Satya W Yudha menyarankan pemerintah membuat jenis kontrak bagi hasil migas (PSC) yang lebih fleksibel terhadap harga minyak dunia.
"Kita sudah minta ke pemerintah supaya punya tipe kontrak yang sensitif terhadap harga minyak dunia, seperti kontrak sliding scale," ujar Satya, kemarin. Dengan bagi hasil saat ini, kata dia, para KKKS jelas ogah melakukan eksplorasi karena menjadi tidak ekonomis di tengah harga minyak rendah. Saat ini bagi hasil ke pemerintah 85% untuk blok minyak dan 70% blok gas, sedangkan bagian KKKS 15% dan 30%.
"Saat harga minyak dunia turun seperti sekarang, bagian kontraktor mestinya besar. Dengan demikian, dia masih punya anggaran yang cukup ekonomis untuk eksplorasi mereka," pungkasnya.
Dia menilai rasio penggantian cadangan blok migas tidak akan bertambah jika kegiatan eksplorasi mandek. Itu, kata dia, berbahaya karena mengancam penemuan cadangan migas nasional. (Jes/E-1)
- See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/42682/eksplorasi-migas-butuh-insentif/2016-04-27#sthash.elDoNGsj.dpuf
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan lunglainya eksplorasi itu tecermin dari kegiatan pengeboran sumur eksplorasi dalam enam tahun terakhir yang relatif turun. Ambil contoh, pada 2014 realisasi pengeboran sebanyak 83 sumur, di 2015 turun jadi 52 sumur dan di kuartal I 2016 baru 10 sumur.
Begitu pula dengan realisasi kegiatan survei seismik, tahapan awal kegiatan eksplorasi, yang juga melambat drastis. Jika di 2014 terdapat 14.414 kegiatan, pada 2015 melorot jadi 7.281 kegiatan dan di 2016, tepatnya di kuartal I sebanyak 2.243 kegiatan.
"Ada penurunan kegiatan pengeboran karena harga minyak sedang rendah. Menurunnya pengeboran sumur tentu memengaruhi produksi," tutur Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja di Jakarta, kemarin.
Tak bisa disangkal, saat ini kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas banyak yang menahan kegiatan eksplorasi dan produksi lantaran kondisi tidak ekonomis. Mereka, sambung Wiratmaja, sudah mendesak pemerintah memperpanjang masa eksplorasi.
Tak hanya itu, saking tak kondusifnya situasi, KKKS juga menyampaikan sejumlah usulan lain untuk menggairahkan lagi eksplorasi migas. Mereka antara lain meminta skema bagi hasil yang lebih fleksibel dan disesuaikan harga minyak, serta penghapusan seluruh pajak terkait eksplorasi.
Karena itu, Wirat menyebut pemerintah mempertimbangkan empat insentif utama untuk sektor hulu migas yang kini masih dalam pembahasan lintas sektoral. "Kita sedang rumuskan bentuk insentif yang tepat agar kegiatan eksplorasi menjadi efektif. Pemerintah juga masih mengkaji insentif perpanjangan waktu eksplorasi.
" Perpanjangan waktu dinilainya dapat membendung mangkraknya daerah operasi lantaran masa eksplorasi telah habis. Di sisi lain, KKKS punya peluang melakukan analisis data lebih dalam sebelum melanjutkan pengeboran.
Kontrak fleksibel
Terkait hal itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Satya W Yudha menyarankan pemerintah membuat jenis kontrak bagi hasil migas (PSC) yang lebih fleksibel terhadap harga minyak dunia.
"Kita sudah minta ke pemerintah supaya punya tipe kontrak yang sensitif terhadap harga minyak dunia, seperti kontrak sliding scale," ujar Satya, kemarin. Dengan bagi hasil saat ini, kata dia, para KKKS jelas ogah melakukan eksplorasi karena menjadi tidak ekonomis di tengah harga minyak rendah. Saat ini bagi hasil ke pemerintah 85% untuk blok minyak dan 70% blok gas, sedangkan bagian KKKS 15% dan 30%.
"Saat harga minyak dunia turun seperti sekarang, bagian kontraktor mestinya besar. Dengan demikian, dia masih punya anggaran yang cukup ekonomis untuk eksplorasi mereka," pungkasnya.
Dia menilai rasio penggantian cadangan blok migas tidak akan bertambah jika kegiatan eksplorasi mandek. Itu, kata dia, berbahaya karena mengancam penemuan cadangan migas nasional. (Jes/E-1)
- See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/42682/eksplorasi-migas-butuh-insentif/2016-04-27#sthash.elDoNGsj.dpuf
TREN
penurunan harga minyak dunia dalam beberapa tahun terakhir kian
berbuntut tak manis. Tren itu telah membuat kegiatan eksplorasi minyak
dan gas lesu yang pada akhirnya menipiskan cadangan migas nasional.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan lunglainya eksplorasi itu tecermin dari kegiatan pengeboran sumur eksplorasi dalam enam tahun terakhir yang relatif turun. Ambil contoh, pada 2014 realisasi pengeboran sebanyak 83 sumur, di 2015 turun jadi 52 sumur dan di kuartal I 2016 baru 10 sumur.
Begitu pula dengan realisasi kegiatan survei seismik, tahapan awal kegiatan eksplorasi, yang juga melambat drastis. Jika di 2014 terdapat 14.414 kegiatan, pada 2015 melorot jadi 7.281 kegiatan dan di 2016, tepatnya di kuartal I sebanyak 2.243 kegiatan.
"Ada penurunan kegiatan pengeboran karena harga minyak sedang rendah. Menurunnya pengeboran sumur tentu memengaruhi produksi," tutur Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja di Jakarta, kemarin.
Tak bisa disangkal, saat ini kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas banyak yang menahan kegiatan eksplorasi dan produksi lantaran kondisi tidak ekonomis. Mereka, sambung Wiratmaja, sudah mendesak pemerintah memperpanjang masa eksplorasi.
Tak hanya itu, saking tak kondusifnya situasi, KKKS juga menyampaikan sejumlah usulan lain untuk menggairahkan lagi eksplorasi migas. Mereka antara lain meminta skema bagi hasil yang lebih fleksibel dan disesuaikan harga minyak, serta penghapusan seluruh pajak terkait eksplorasi.
Karena itu, Wirat menyebut pemerintah mempertimbangkan empat insentif utama untuk sektor hulu migas yang kini masih dalam pembahasan lintas sektoral. "Kita sedang rumuskan bentuk insentif yang tepat agar kegiatan eksplorasi menjadi efektif. Pemerintah juga masih mengkaji insentif perpanjangan waktu eksplorasi.
" Perpanjangan waktu dinilainya dapat membendung mangkraknya daerah operasi lantaran masa eksplorasi telah habis. Di sisi lain, KKKS punya peluang melakukan analisis data lebih dalam sebelum melanjutkan pengeboran.
Kontrak fleksibel
Terkait hal itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Satya W Yudha menyarankan pemerintah membuat jenis kontrak bagi hasil migas (PSC) yang lebih fleksibel terhadap harga minyak dunia.
"Kita sudah minta ke pemerintah supaya punya tipe kontrak yang sensitif terhadap harga minyak dunia, seperti kontrak sliding scale," ujar Satya, kemarin. Dengan bagi hasil saat ini, kata dia, para KKKS jelas ogah melakukan eksplorasi karena menjadi tidak ekonomis di tengah harga minyak rendah. Saat ini bagi hasil ke pemerintah 85% untuk blok minyak dan 70% blok gas, sedangkan bagian KKKS 15% dan 30%.
"Saat harga minyak dunia turun seperti sekarang, bagian kontraktor mestinya besar. Dengan demikian, dia masih punya anggaran yang cukup ekonomis untuk eksplorasi mereka," pungkasnya.
Dia menilai rasio penggantian cadangan blok migas tidak akan bertambah jika kegiatan eksplorasi mandek. Itu, kata dia, berbahaya karena mengancam penemuan cadangan migas nasional. (Jes/E-1)
- See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/42682/eksplorasi-migas-butuh-insentif/2016-04-27#sthash.elDoNGsj.dpuf
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan lunglainya eksplorasi itu tecermin dari kegiatan pengeboran sumur eksplorasi dalam enam tahun terakhir yang relatif turun. Ambil contoh, pada 2014 realisasi pengeboran sebanyak 83 sumur, di 2015 turun jadi 52 sumur dan di kuartal I 2016 baru 10 sumur.
Begitu pula dengan realisasi kegiatan survei seismik, tahapan awal kegiatan eksplorasi, yang juga melambat drastis. Jika di 2014 terdapat 14.414 kegiatan, pada 2015 melorot jadi 7.281 kegiatan dan di 2016, tepatnya di kuartal I sebanyak 2.243 kegiatan.
"Ada penurunan kegiatan pengeboran karena harga minyak sedang rendah. Menurunnya pengeboran sumur tentu memengaruhi produksi," tutur Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja di Jakarta, kemarin.
Tak bisa disangkal, saat ini kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas banyak yang menahan kegiatan eksplorasi dan produksi lantaran kondisi tidak ekonomis. Mereka, sambung Wiratmaja, sudah mendesak pemerintah memperpanjang masa eksplorasi.
Tak hanya itu, saking tak kondusifnya situasi, KKKS juga menyampaikan sejumlah usulan lain untuk menggairahkan lagi eksplorasi migas. Mereka antara lain meminta skema bagi hasil yang lebih fleksibel dan disesuaikan harga minyak, serta penghapusan seluruh pajak terkait eksplorasi.
Karena itu, Wirat menyebut pemerintah mempertimbangkan empat insentif utama untuk sektor hulu migas yang kini masih dalam pembahasan lintas sektoral. "Kita sedang rumuskan bentuk insentif yang tepat agar kegiatan eksplorasi menjadi efektif. Pemerintah juga masih mengkaji insentif perpanjangan waktu eksplorasi.
" Perpanjangan waktu dinilainya dapat membendung mangkraknya daerah operasi lantaran masa eksplorasi telah habis. Di sisi lain, KKKS punya peluang melakukan analisis data lebih dalam sebelum melanjutkan pengeboran.
Kontrak fleksibel
Terkait hal itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Satya W Yudha menyarankan pemerintah membuat jenis kontrak bagi hasil migas (PSC) yang lebih fleksibel terhadap harga minyak dunia.
"Kita sudah minta ke pemerintah supaya punya tipe kontrak yang sensitif terhadap harga minyak dunia, seperti kontrak sliding scale," ujar Satya, kemarin. Dengan bagi hasil saat ini, kata dia, para KKKS jelas ogah melakukan eksplorasi karena menjadi tidak ekonomis di tengah harga minyak rendah. Saat ini bagi hasil ke pemerintah 85% untuk blok minyak dan 70% blok gas, sedangkan bagian KKKS 15% dan 30%.
"Saat harga minyak dunia turun seperti sekarang, bagian kontraktor mestinya besar. Dengan demikian, dia masih punya anggaran yang cukup ekonomis untuk eksplorasi mereka," pungkasnya.
Dia menilai rasio penggantian cadangan blok migas tidak akan bertambah jika kegiatan eksplorasi mandek. Itu, kata dia, berbahaya karena mengancam penemuan cadangan migas nasional. (Jes/E-1)
- See more at: http://www.mediaindonesia.com/news/read/42682/eksplorasi-migas-butuh-insentif/2016-04-27#sthash.elDoNGsj.dpuf
