Komentar
London, eMaritim.com – Gencar dengan kebijakan poros maritimnya kali ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri International Maritime Organization (IMO) di Gedung IMO, London. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan komitmen Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Presiden Jokowi menyebut, bagi bangsa Indonesia samudera memiliki arti penting historis, ekonomi dan geopolitik. Indonesia pernah mengalami kejayaan di laut pada masa silam sebagai bangsa pelaut.
"Kami pernah jaya sebagai bangsa pelaut. Kehidupan ekonomi kami sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut kini kami berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia, sebagai titik tumpu dua samudera Samudera Pasifik dan Samudera Hindia," ujar Jokowi.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di depan puluhan duta besar dan pejabat tinggi perwakilan dari 171 negara di gedung IMO, London, Selasa (19/4/2016).
Turut mendampingi Presiden, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Dubes Indonesia untuk Inggris Rizal Sukma.
Menurut Jokowi, Indonesia sudah terlalu lama memunggungi laut. Padahal, jati diri bangsa Indonesia adalah jadi diri maritim sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dimana dua pertiga wilayah Indonesia terdiri dari air.
"Air yang kaya sumber daya maritim, seperti ikan, gas, minyak dan keragaman hayati," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan kembali Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan menyuarakan kembali Jalesveva Jayamahe untuk kembali ke jatidiri kami sebagai negara maritim sebagai Poros Maritim Dunia.
Posisi strategis Indonesia di antara dua samudera, yang menjadi poros pelayaran dunia, merupakan faktor penting dalam menjaga kebebasan dan keamanan navigasi pelayaran internasional terutama di persimpangan jalur laut yang menghubungkan perdagangan Barat-Timur dan Utara-Selatan.
"Dimana lebih dari 60 ribu kapal melewati wilayah laut kami setiap tahunnya," lanjut Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi juga menegaskan sikap Indonesia yang memerangi illegal fishing di perairan Indonesia sebagai tindakan melanggar kedaulatan dan hak berdaulat, serta merusak lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia.
"Kami menyadari, pemanfaatan sumberdaya laut harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat kami secara berkelanjutan. Kami menyadari, adalah tanggungjawab kami sebagai warga dunia untuk menjaga kelestarian laut," papar Jokowi.
"Kami juga menyadari, sebagai kekuatan di antara dua samudera, kami berkewajiban ikut serta menjaga keselamatan pelayaran," imbuhnya.
Dalam konteks itulah, Indonesia memandang penting IMO sebagai badan PBB yang mendapat mandat di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan pencegahan polusi laut serta memastikan bahwa pelayaran internasional, sebagai unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi.
(miq/jor/Detik.com/rhp)
