Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau Indonesian Nation Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, kondisi ini menyebabkan perusahaan pelayaran menurunkan kapasitas angkut hingga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Memang, pemerintah gencar mengeluarkan paket kebijakan ekonomi dan mengembangkan tol laut. Namun sampai saat ini kebijakan pemerintah belum berpengaruh signifikan bagi pengusaha pelayaran.
"Kami mengharap terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh pemerintah mengatasi hal ini," kata Carmelita, Senin (16/5/2016).
Ada beberapa poin usulan dari INSA agar konsisi bisnis pelayaran di Indonesia naik kembali.
Pertama, mempercepat pelaksanaan anggaran belanja pemerintah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur.
Kedua, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di setiap daerah terutama dibidang energi seperti pengangkutan minerba, pengangkutan produk bio diesel, serta kegiatan disektor hulu Migas.
Ketiga, pemerintah harus memperhatikan pemerataan pertumbuhan dengan mempertimbangkan komoditi masing-masing daerah.
Keempat, memacu pertumbuhan ekonomi agar daya beli masyarakat meningkat, sehingga berdampak atas kenaikan transaksi perdagangan barang dan jasa.
Kelima, skema term of trade untuk ekspor menggunakan CIFdan impor menggunakan FOB.
Bendahara INSA Nova Y. Mugijanto menambahkan, pembangunan power plant (pembangkit listrik) yang telah ditargetkan pemerintah harus segera dikebut. Hal lain yang dituntut adalah pembukaan tambang-tambang minyak dan gas (migas) baru.
Dengan berjalannya program itu, kapal pelayaran yang ada saat ini dapat dilakukan subsitusi.
"Proyek-proyek tersebut akan berdampak signifikan dan membangkitkan kembali industri pelayaran dalam negeri," kata Nova.
Kepala Divisi Penunjang Operasi Bidang Pengendalian Operasi SKK Migas Baris Sitorus mengatakan, pihaknya sangat terbuka dengan investasi pelayaran dari dalam negeri. Namun hal ini belum dilihat dengan baik oleh pengusaha domestik.
"Sebenarnya kue (pemanfaatan) itu banyak," ujar Baris.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady meminta masukan-masukan dari kalangan pengusaha agar pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih konkrit terhadap masalah yang dihadapi.(**/sumber berita/kontan.co.id/sumber foto/sindonews.com/17/5/2016/lasman)
Editor : Pulo Lasman Simanjuntak