Rakernas DPP. INSA : Konsep Poros Maritim Jangan Hanya Sekedar Kajian di Atas Kertas Semata

Jakarta,eMaritim.Com,-Indonesian National Shipowner's Association (INSA) atau Asosiasi Pengusaha Pemilik Kapal Nasional meminta kepada pemerintah agar konsep poros maritim yang diusung Presiden Joko Widodo jangan hanya sekadar kajian di atas kertas semata. Konsep itu mengubah arah kebijakan pemerintah dari berbasis darat (land base) menjadi basis maritim (maritime base).

Menurut Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, di tengah keadaan industri pelayaran nasional yang tengah terpuruk saat ini, maka visi Presiden Joko Widodo yang ingin mengembalikan kejayaan maritim Indonesia menjadi harapan baru bagi seluruh pemangku kepentingan pelayaran di Tanah Air.

"Di tengah kondisi dunia usaha yang berat seperti saat ini, langkah pemerintah tersebut merupakan angin segar bagi dunia usaha pelayaran pada khususnya dan bagi perekonomian nasional secara umum," kata Carmelita dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA, di Jakarta, Senin 16 Mei 2016.

Hadir Staff Ahli Bidang Logistik Toni A Budiono mewakili Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Menko Kemaritiman Eddy Putra Irawadi, Staff Ahli Menteri Perhubungan, Leon Muhammad, dan para anggota INSA dari seluruh Indonesia.

Meme, anggulan akrab Carmelita, menuturkan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah pemerintah mengembangkan koridor ekonomi berbasis maritim sehingga mendorong terciptanya pertumbuhan baru dan pemerataan ekonomi di seluruh Nusantara. Langkah pemerintah tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya diambil.

Sebab, DNA Indonesia adalah negara maritim. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.

Meme meminta agar konsep Poros Maritim benar-benar diimplementasikan. Konsep ekonomi berbasis maritim dengan menjadikan laut sebagai kekuatan utama. Ini akan menciptakan konektivitas laut yang efektif berupa tersedianya angkutan laut yang mumpuni.

Untuk itu, sarana transportasi laut yang solid serta pembangunan infrastruktur pelabuhan yang sesuai sangat dibutuhkan bagi negara kepulauan seperti Indonesia.‎

"Kita juga harus bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan bukan memisahkan kita semua‎," tandasnya.(***/sumber berita/pikiran rakyat online/sumber foto/sindonews.com/17/5/2016/lasman)
Editor  : Pulo Lasman Simanjuntak