Siapa Bapak Maritim Indonesia ? -->

Iklan Semua Halaman

Siapa Bapak Maritim Indonesia ?

03 Juli 2016

Balikpapan 03 July 2016 (eMaritim.com)

Hiruk pikuk dunia maritim Indonesia semakin menarik untuk dibicarakan dan menjadi bahan diskusi terutama untuk para pelaku industri maritim di negeri ini.Belum lama ini bertempat di Captain Jack Coffee,sebuah coffee shop dibilangan Cibubur Jakarta (yang merupakan chain dari Coffee shop dengan nama yang sama di bilangan Bekasi , Balikpapan dan Semarang) diadakan sebuah diskusi dalam rangka memperingati Hari Pelaut sedunia ( Seafarers day).

Adalah Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia(IKPPNI) yang menjadi tuan rumah diskusi tersebut dengan berbagai topik menarik seputar dunia maritim Indonesia.

Salah satu topik bahasan yang menarik adalah wacan sebuah sekolah pelayaran baru(Polinmarin) yang berencana memberikan gelar Bapak Maritim Indonesia kepada Presiden Joko Widodo.

Penulis(*) merangkum hasil diskusi tersebut menjadi sebuah tulisan yang bisa membuat khalayak ramai mengetahui lebih dalam sejarah dunia Maritim di negeri Ini.

Jauh sebelum Presiden Republik Indonesia yang sekarang lahir, telah didirikan sebuah sekolah pelayaran pertama di negeri ini tepatnya pada tahun 1953 dengan nama Akademi Ilmu Pelayaran di Jakarta dengan program pendidikan diploma 3 dan lama pendidikan 3-4 tahun.

Lalu pada tahun 1957 Akademi Ilmu Pelayaran diresmikan oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk kepedulian Presiden Indonesia terhadap pentingnya peran pelayaran di negara maritim ini.Kisah panjang sekolah pelayaran tertua di negeri ini ikut menghiasi jatuh bangunnya Indonesia dalam membangun industri maritim diikuti oleh sekolah sekolah serupa di negara ini.

Lalu bagaimana Direktur sebuah sekolah pelayaran yang relatif masih baru tersebut membuat justifikasi akan menyematkan sebutan untuk Presiden Joko Widodo sebagai bapak Maritim Indonsesia. 

Perlu diketahui bahwa di Indonesia ada 41 Sekolah Pelaut yang diakui International Maritime Organization (IMO),lalu apakah setiap institusi bisa memberikan gelar kepada tokoh yang berbeda dari yang diusulkan oleh Dra Sri Tutie Rahayu yang direktur sekolah pelayaran Polinmarin Semarang tersebut.Atau mereka harus mengikuti apa yang dicanangkan oleh Dra Stri Tutie Rahayu ?

Terlepas dari peran significant Presiden Joko Widodo dalam mengembalikan kebijakan pembangunan negeri ini untuk berpaling ke maritim,peran tokoh pendahulu lainnya yang sebagian juga diangkat sebagai Pahlawan Nasional tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Presiden Soekarno pada National Maritime Convention 1963 menegaskan : "Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar,negara kuat,negara makmur,negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia.

Maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan.Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang".

Dalam berbagai kesempatan di pemerintahan Presiden Soekarno selalu terdengar semangat maritim di ucapkan di acara resmi negara ini.

Semua ini tidak terlepas dari apa yang menjadi semangat pendahulu bangsa ini yang sempat mengalami pembelokan orientasi bangsa dari orientasi maritime ke orientasi agraris oleh pemerintahan penjajah Belanda.

Tidak mudah mendapatkan pengakuan dunia untuk menjadi negara kepulauan,diperlukan kemampuan diplomasi dan pemahaman hukum laut dan hukum internasional.

Pada tahun 1957 Deklarasi Djuanda menegaskan wawasan Nusantara yang bertujuan untuk menyatukan bangsa ini dari ancaman disintegrasi. 

Tahun tersebut juga bertepatan dengan diresmikannya sekolah pelayaran tertua di negeri ini yang bernama Akademi Ilmu Pelayaran di Jakarta oleh Presiden RI saat itu.

Djuanda sendiri(Ir.R Djuanda Kartawidjaja) yang juga pahlawan Nasional Indonesia sudah lama dikenal sebagai Bapak Maritim Indonesia,selain pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia.

Tokoh yang pernah menduduki jabatan Menteri sebanyak 14 kali itu pulalah yang juga memprakarsai didirikannya Akademi Ilmu Pelayaran di Jakarta selain Akademi Penerbangan Curug.

Isi Deklarasi Djuanda yang mungkin sudah mulai dilupakan generasi masa kini adalah :

1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri

2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan.

3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi,dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu
    tujuan :
    - Untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
    - Untuk menentukan batas batas wilayah NKRI sesuai dengan azaz negara kepulaun.
    - Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanandan keselamatan NKRI.

Negara ini terus berjuang mempertahankan idealisme Maritim nya , pada Konvensi hukum laut internasional United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) pertama di tahun 1958.

Seterusnya Indonesia terus memajukan Deklarasi Djuanda di konvensi Internasional tersebut, lalu pada  1982(UNCLOS ke 4 di New York ) PBB memberikan kewenangan untuk Indonesia memperluas kedaulatan wilayah laut dan juga udara dengan segala ketetapan yang mengikutinya seperti batas laut teritorial 12 mil,batas zona bersebelahan 24 mil,dan batas Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil.

Deklarasi Djuanda menjadi titik awal perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan batas batas kedaulatan Indonesia.

Akhirnya setelah 37 tahun tepatnya 16 November 1994 dunia Internasional mengakui Deklarasi Djuanda.

Lalu siapa sebenarnya yang pantas di panggil Bapak Maritim Indonesia? sebuah diskusi berskala Nasional dengan melibatkan pakar pakar Maritim agaknya lebih pantas menentukan itu ketimbang usulan seseorang yang mungkin juga sedang mempromosikan sekolah yang baru didirikannya.(eMaritim-ZAH).

(*) Penulis adalah praktisi dunia Maritim,Pendiri Forum Komunikasi Maritim Indonesia,Pendiri Yayasan Maritim 29,Pengurus DPP INSA,dan pernah menjadi Pelaut selama 18 tahun dengan jabatan tertinggi sebagai Nakhoda diatas kapal Belanda,Pendiri Media maritim online www.eMaritim.com.