Jakarta, eMaritim.com – Kementerian Perhubungan serius
berupaya memberantas semua praktek pungutan liar (pungli) sektor transportasi
di tempat-tempat yang rawan khususnya di bidang pelayanan publik. Jembatan timbang menjadi salah satu bagian
pelayanan publik yang rawan dengan oknum-oknum yang menyalahgunakan
kewenangannya.
Banyaknya kejadian pungli di Jembatan Timbang yang ditulis
berbagai media menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan tempat yang seharusnya
dapat berfungsi mengawasi tonase kendaraan besar agar tidak melebihi muatan
belum berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk
memperbaiki hal tersebut hingga kini belum menyentuh akar permasalahanya.
Banyak dampak negatif yang ditimbulkan jika Jembatan Timbang
tidak dikelola dengan baik, seperti : kerusakan jalan yang diakibatkan oleh
kendaraan besar yang melebihi muatan, terjadinya kecelakaan pada kendaraan yang
melebihi muatan, dan juga dapat membahayakan para pengemudi kendaraan yang
berada disekitarnya. Pada ujungnya, kerusakan jalan dapat mengakibatkan
terhambatnya arus distribusi barang yang berdampak pada naiknya harga-harga
barang.
Melihat permasalahan tersebut, Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi berinisiatif untuk mengumpulkan para pemangku kepentingan dari berbagai unsur baik dari
Pusat, Daerah, Legislatif dan pelaku usaha untuk berdiskusi dan merapatkan
barisan untuk bersama-sama memberantas keberadaan pungli di Jembatan Timbang
yang cukup meresahkan.
Pembicara lain yang hadir dalam acara tersebut yaitu : Ketua
Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,
Pengamat Ekonomi Faisal Basri, Mantan wakil Ketua KPK 2003-2007 Erry Riyana,
dan Sesjen Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan.
“Melalui diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan
rekomendasi dan terobosan baru yang pada akhirnya dapat membuat suatu sistem
yang baik untuk menghentikan praktek pungli tidak hanya di jembatan timbang
tetapi juga di bagian-bagian lainnya yang rawan pungli,” tegas Menhub Budi.
"Untuk menghilangkan pungutan liar di jembatan timbang
opsi yang sangat terbuka adalah pengoperasian jembatan timbang diserahkan
kepada institusi yang memiliki dedikasi dan kompeten yang didukung oleh sistem
dan integritas" tambah Menhub Budi pada forum Perhubungan yang diselenggarakan
Kompas Media Grup berkerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kamis (25/10).
Menhub Budi mengungkapkan, akan menyiapkan langkah-langkah
yang lebih strategis untuk menghilangkan praktek pungli. “Tidak dengan cara
kasar. Tetapi secara sistemik untuk menghilangkan cara-cara praktek pungli demi
terwujudnya transportasi nasional yang bersih, handal dan dicintai masyarakat,”
ujarnya.
Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan
pelayanan di tempat penimbangan kendaraan bermotor diantaranya : merevisi
regulasi, melakukan penataan kelembagaan/organisasi, meningkatkan prasarananya,
mengoptimalkan pelayanan dengan pemanfaataan teknologi informasi, meningkatkan
fungsi kontrol dengan sistem reward & punishment, serta berkoordinasi dan
berkerjasama dengan stakholder terkait.
"Kita akan mencari siapa pihak yang tepat dan
berkompeten untuk mengelola jembatan timbang. Apakah pemerintah pusat, pemda,
atau melibatkan pihak ketiga sperti : Surveyor, SPS dan lain-lain," ucap
Menhub Budi.
Pungli menjadi permasalahan serius yang dihadapi pemerintah
karena terjadi di berbagai sektor, termasuk sektor transportasi Kejadian
tertangkap tangannya pegawai internal Kemenhub di bagian perizinan yang diduga
melakukan pungli menjadi momentum untuk melakukan introspeksi agar Kementerian
Perhubungan menjadi institusi yang benar-benar menjalankan tugas sebagai
pelayan publik yang berintegritas. (hdi)