Rembuk Nasional Pemerintahan Jokowi-JK -->

Iklan Semua Halaman

Rembuk Nasional Pemerintahan Jokowi-JK

25 Oktober 2016

Jakarta 25 October 2016, emaritim.com

Dalam rangka membantu pemerintah untuk melanjutkan amanat pembangunan, acara rembuk nasional digelar di Hotel Sahid Jaya Jakarta kemarin(24/10) dengan mengundang berbagai elemen bangsa ini.

Tujuan acara itu sendiri adalah semua elemen memberikan masukan dan kritikan kepada kinerja pemerintahan saat ini.
Dengan tema Bergegas Membangun Indonesia rembuk nasional dibagi dalam 7 kelompok diskusi sesuai jenis kegiatan dan keahlian peserta.
Seluruh elemen masyarakat ada di acara tersebut mulai dari praktisi, akademisi, pengusaha, asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan media.

Adapun di kelompok diskusi Kemaritiman dan Sumber Daya (kelompok 7) dimana eMaritim turut langsung ikut didalamnya tampak terlihat para ahli dan pelaku maritim yang selama ini belum cukup terakomodasi pendapat dan saran serta pemikiran nya oleh pemerintah R.I.
Adapun pokok pokok bahasan diskusi meliputi :
1) Penguatan diplomasi maritim dalam penentuan batas maritim dengan Negara-Negara lain
2) Percepatan penyusunan tata ruang laut nasional  untuk menciptakan industri maritim yang berkelanjutan dan berdaya saing serta mensejahterakan
3) Implementasi sistem logistik dalam meningkatkan konektivitas maritim
4) Percepatan peningkatan produksi budidaya perikanan melalui kemandirian benih dan pakan
5) Peningkatan peran aktif di dunia perikanan Internasional dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ZEE dan laut lepas
6) Pembuatan peta jalan dan percepatan pelaksanaan Inpres No 7/2016  untuk mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa serta mengurangi kesenjangan, industri perikanan dan konsumsi dalam negeri.
7) Penuntasan pembenahan tata kelola hulu-hilir untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi melalui peningkatan minat investasi dalam eksplorasi dan produksi migas, minerba, serta kelistrikan dan memaksimalkan nilai tambah seluruh sumberdaya alam yang bersifat tak terbarukan.
8) Pembangunan infrastruktur energi nasional yang mengedepankan Green Environment 
9) Perbaikan sistem kontrak maupun bentuk kerjasama lainnya dalam lingkup hulu dan hilir secara keseluruhan

Tampak dalam bangku peserta diskusi nama nama yang sudah tidak asing di dunia maritim negeri ini, diantaranya Ketua Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran Capt.Iman Satria Utama yang juga Direktur Teknik Biro Klasifikasi Indonesia, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto , Ketua Umum Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia Capt Dwiyono Suyono, Sekjend Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia Liana Trisnawati, Sekjend DPP INSA Budhi Halim, Ketua Forum Komunikasi Maritim Indonesia James Talakua , dan Oggy Hargyanto Sekjend Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) serta pelaku dan usahawan lain di bidang tersebut.

Salah satu hal menarik yg diangkat oleh Capt Dwiyono adalah soal kedaulatan Maritim tapal batas Indonesia, Malaysia dan Singapore di selat Malaka.
Dijelaskan bahwa selat Malaka seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan statis yang abadi jika Indonesia mampu menggeser Traffic Separation Scheme lebih dekat kearah Indonesia.
Jika hal tersebut diberlakukan maka akan terjadi keadilan bagi negara yang laut nya dilewati kapal kapal besar, seperti kapal yang berlayar ke timur melewati alur Indonesia sementara yang kearah barat melewati Singapore dan Malaysia.
Selama ini hal tersebut luput dari perhatian pemerintah.(janno)