Komentar |
Ambon, eMaritim.com – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi
mendorong seluruh stakholder pelayaran untuk meningkatkan keselamatan pelayaran
rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Maluku menjadi provinsi pertama untuk
mengimplementasikan upaya peningkatan kualitas pelayaran rakyat. Guna meningkatkan
standar keselamatan pelayaran.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan berkomitmen
untuk terus meningkatkan standar keselamatan pelayaran, khususnya pelayaran
rakyat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus mendorong seluruh
stakholder pelayaran untuk meningkatkan keselamatan pelayaran rakyat di seluruh
wilayah Indonesia. Maluku menjadi provinsi pertama untuk mengimplementasikan
upaya peningkatan kualitas pelayaran rakyat.
Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada hari ini, Kamis (9/2),
Presiden Jokowi bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja datang ke kota Ambon yang
pada tahun ini menjadi tuan rumah perhelatan HPN. Kementerian Perhubungan
menggunakan momentum tersebut untuk melakukan upaya peningkatan keselamatan
pelayaran rakyat khususnya di Provinsi Maluku, yang merupakan daerah kepulauan
yang luas lautnya lebih besar daripada daratannya.
Komitmen peningkatan keselamatan tersebut diwujudkan dalam
bentuk pemberian bantuan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, yang penyerahannya secara simbolis dilakukan
oleh Menhub Budi Karya Sumadi kepada para penerima bantuan pada Acara Puncak
HPN 2017, di Lapangan Polda Maluku, kota Ambon yang disaksikan langsung oleh
Presiden RI Joko Widodo.
Presiden Jokowi memberikan arahan bahwa kini laut menjadi
kebutuhan utama masyarakat Indonesia, bukan kebutuhan sekunder. Untuk itu,
perlu diperhatikan lebih detail mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang
diperlukan untuk mendukung potensi laut di Indonesia.
Dalam laporannya kepada Presiden saat meninjau dua kapal
penyeberangan bantuan Kemenhub di Pelabuhan Ambon, Menhub Budi menyampaikan
bahwa untuk peningkatan keselamatan pelayaran rakyat, diberikan bantuan
sebanyak 1.600 buah life jacket yang disumbangkan oleh PT. pelndo IV dan INSA
untuk diserahkan kepada kapal-kapal rakyat yang beroperasi di provinsi Maluku,
sebagai bentuk pembinaan Pelayaran Rakyat.
Menhub Budi mengatakan bahwa life jacket wajib digunakan
saat berlayar menggunakan kapal rakyat.
Selain itu, Menhub juga melaporkan, bahwa Kemenhub juga
memberikan bantuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang
pelayaran juga diberikan kepada 1000 pemuda dan Pemudi Maluku melakui Diklat
Vokasi di bidang pelayaran.
Menhub Budi menuturkan, selama ini keahlian yang dimiliki
anak buah kapal di pelayaran rakyat, hanya mengandalkan kemampuan otodidak yang
didapat dalam kesehariaannya berlayar.
Sebanyak 1000 pemuda dan pemudi Maluku, yang memiliki
pendidikan minimal SLTP, masih sehat, dan bersemangat bekerja di bidang
pelayaran, akan diikutkan Diklat Vokasi pelayaran. Penyelenggaraan program
Diklat Pemberdayaan Masyarakat tersebut, dilakukan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub, bekerjasama dengan Universitas Pattimura dan
Pemerintah Provinsi Maluku. Diklat yang dilakukan secara gratis ini, menyasar
masyarakat yang kurang mampu dan putus sekolah.
Ke-1000 siswa tersebut,
akan mengikuti Diklat Vokasi di sekolah Perhubungan yaitu di PIP
Makassar dan BP2IP Barombong selama kurang lebih 15 hari. Mereka akan
mendapatkan tiga sertifikat yaitu, Basic Safety Training, Security Awareness
Training, Advance Fire Fighting, dan ditambah dengan buku pelaut. Dengan modal
sertifikat dan buku pelaut tersebut,
mereka bisa langsung bekerja di kapal sebagai anak buah kapal (ABK).
Selanjutnya, mereka bisa melanjutkan pendidikan lagi untuk meningkatkan
ratingnya.
Saat ini, pada tahap I telah terjaring 240 siswa diklat
vokasi yang akan mengikuti diklat di PIP Makassar sebanyak 120 siswa, dan di
BP2IP Barombong sebanyak 120 siswa.
"Diharapkan setelah mengikuti diklat singkat, mereka
telah memiliki keahlian dasar di bidang pelayaran, untuk memastikan aspek
keselamatan, keamanan dan pelayanan kapal berjalan dengan baik. Sehingga tidak
banyak lagi kecelakaan akibat kelalaian prosedur," ungkapnya.
Lebih lanjut dalam laporannya, Menhub mengatakan pada tahun
2017 ini, Kemenhub juga telah menganggarkan sebesar 200 Milyar Rupiah membangun
100 kapal rakyat berbobot 35 GT, dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan
kondisi perairan di Indonesia dan sesuai standar keselamatan dan keamanan
pelayaran.
Dalam waktu dekat ini, sebanyak 10 unit kapal rakyat yang
pembangunannya juga dilakukan di Maluku, akan diserahkan kepada Pemerintah
Provinsi Maluku untuk dioperasikan.
Menhub Budi juga mengungkapkan telah berkomitmen untuk
menyempurnakan peraturan terkait pelayaran rakyat, yang diatur dalam aturan
Standar Kapal Non Konvensi / Non Convention Vessel Standard (NCVS).
Penyempurnaan yang dilakukan salah satunya terkait aturan pengawasan, bahwa
kapal-kapal rakyat di bawah 35 GT pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Setempat. Sementara, Kemenhub akan melakukan supervisi kepada pemerintah
daerah selaku pengawas, dengan cara pemberian bimbingan teknis, penyuluhan, dan
bantuan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan.
Tingkatkan
Konektivitas dan Pelayanan Transportasi Maluku
Disamping memberikan bantuan untuk peningkatan keselamatan
pelayaran rakyat, Kemenhub juga memberikan bantuan untuk meningkatkan
konektivitas dan kualitas pelayanan transportasi di Maluku, yaitu berupa dua
buah Kapal Penyeberangan, KMP Tanjung Sole dan KMP Lelemuku.
Dua kapal RO-RO 500 GT berkapasitas masing-masing 148 orang
dan 19 unit kendaraan tersebut akan digunakan untuk melayani rute perintis di
Maluku untuk lintas Namlea-Waisela dan lintas Saumlaki-Adaut-Letwurung.
Selain kapal penyeberangan, juga diserahkan bantuan sebanyak
16 unit Bus. Bus tersebut diserahterimakan dan akan dioperasikan oleh
Pemerintah kota/kabupaten dan Pemerintah Provinsi Maluku.
Selain meningkatkan konektivitas angkutan penumpang,
peningkatan konektivitas angkutan barang melalui transportasi laut di Provinsi
Maluku dan sekitarnya juga terus dilakukan melalui pengembangan program Tol
Laut dan Rumah Kita.
Ada dua trayek tol laut baru yang akan segera beroperasi
pada Maret 2017, yaitu Trayek TI Tol Laut dengan rute, Tanjung Perak - Wanci -
Namlea - Wanci - Tanjung Perak. Dan trayek T9 Tol Laut dengan rute, Tanjung
Perak - Kisar (Wonreli) - Namrole - Kisar (Wonreli) - Tanjung Perak.
Kedua trayek tersebut merupakan pembaharuan dari trayek tol
laut yang sudah beroperasi sebelumnya, dengan rute perjalanan yang lebih
singkat dan efisien sehingga diharapkan dapat lebih efektif menghilangkan
disparitas harga barang di Provinsi Maluku dan sekitarnya.
Pada tahun 2016 lalu, trayek tol laut berhasil menurunkan
harga-harga barang di daerah Maluku. Paling tinggi penurunan harga terjadi di
Namlea dengan rata-rata penurunan harga barang kebutuhan pokok dan penting seperti,
beras, bawang merah, gula, daging ayam, tripleks dan semen sebesar 25 persen.
Tidak hanya melalui pembaruan trayek tol laut, untuk
mendukung upaya menghilangkan disparitas harga tersebut, Menhub Budi juga telah
menginisiasi program bernama "Rumah Kita", yaitu tempat pengumpul atau penampungan untuk
mengelola barang logistik.
Rumah Kita berfungsi menerima barang-barang yang baru datang
dari kapal untuk sebagian didistribusikan ke berbagai daerah sekitar. Selain
itu, juga berfungsi sebagai tempat menampung barang-barang dari daerah sekitar,
untuk kemudian dibawa ke kapal, menuju ke tujuan awal kapal, misalnya ke
Jakarta atau Surabaya.
Untuk wilayah Maluku, lokasi Rumah Kita akan ditempatkan di
daerah Namlea. Daerah ini akan menjadi pusat logistik di provinsi Maluku dan
sekitarnya. Rumah Kita di Namlea akan beroperasi bersamaan dengan pengoperasian
dua trayek tol laut baru T1 dan T9 dan akan dikelola oleh BUMN.
Dengan trayek baru tol laut dan Rumah Kita, diharapkan harga
barang dapat terus turun sehingga dapat menghilangkan disparitas harga barang
antara wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia.
