Pokja 2nd IORA Bahas Implementasi Ekonomi Biru -->

Iklan Semua Halaman

Pokja 2nd IORA Bahas Implementasi Ekonomi Biru

09 Mei 2017
Pokja IORA 2017
Jakarta, eMaritim.com – Pertemuan kemarin pada kelompok kerja 2nd Indian Ocean Rim Association (IORA) Blue Economy Ministerial Conference (BEC II) di Jakarta, Senin (8/5/2017). Membahas mengenai implementasi konsep ekonomi biru.

       Dibuka oleh Deputi Koordinasi Bidang Kedautalan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, dialog dibagi menjadi lima sesi. Sesi tersebut antara lain mengenai perikanan tangkap dan perikanan budidaya, wisata bahari, kerjasama antar pelabuhan, kerjasama antar bea cukai dan penanganan sampah plastik di laut. “Kita ingin membahas dari sisi practical saja dan tidak ingin  BEC II hanya berawal dan berakhir pada kertas dokumen yang hanya ditumpuk tanpa ada implementasi,” ujarnya kepada media di sela-sela sesi kelompok kerja.

       Dalam dialog kelompok kerja ini, Pemerintah Indonesia mengundang beberapa praktisi dari Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (CTI-CFF), BRI, Bank Exim Indonesia, Pelindo dan beberapa peneliti mengenai plastic tar road.

       "Pertama kami mengundang BRI untuk menyampaikan paparan program kemitraan di bidang perikanan, tambak udang, perikanan tangkap, dan bagaimana mekanismenya membantu nelayan kecil," ujar Havas di Hotel Pullman, Jakarta, Kemarin.
 
         Diapun menyebutkan bahwa paparan mengenai pembiayaan oleh BRI ini cukup mendapatkan respon yang positif dari negara-negara anggota Indian Ocean Rim Association (IORA).

       "Tadi banyak mendapat tanggapan positif dari negara-negara delegasi IORA. Dari Afrika Selatan, Oman, Mozambik, Madagaskar mereka menyambut positif sekali karena model dari fisheries & aquaculture itu mereka tidak ada,” tutur Havas.        

       Menurutnya, ada kekhawatiran mengenai bagaimana nelayan kecil yang tidak punya modal tetapi dapat memperoleh pinjaman dari bank. “Ternyata salah satu caranya adalah dengan kemitraan dengan perusahaan swasta dengan nelayan kecil, nah perusahaan swasta itulah yang memperoleh pembiayaan dari bank kemudian melakukan pendampingan atau kerjasama dengan nelayan,” bebernya.      
  
       Skema seperti ini, tambahnya, belum ada di beberapa negara IORA.

Lebih lanjut, mengutip penjelasan Kepala Divisi Agribisnis BRI, Havas menjelaskan, para nelayan kecil cukup telah terbantukan atas langkah yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan kredit 50 ribu kepada nelayan dengan mengucurkan dana sekitar 14 triliun. Rata-rata per orang mendapatkan US$ 2.500.

Kemudian tentang terumbu karang, Havas mengatakan bahwa saat ini masalah terumbu karang sedang jadi perhatian negara-negara kawasan. “Jadi banyak dari negara-negara Samudera Hindia mengalami kerusakan, sehingga kami bisa menawarkan restorasi terumbu karang," ucapnya. Oleh karena itu, Direktur CTI-CFF Widi Agoes Pratikto, membagikan pengalaman Indonesia dalam restorasi terumbu karang.

        "Selanjutnya wisata bahari, yang kami undang adalah pelaku bisnis dan World Bank. Setelah sesi mengenai wisata bahari, pokja membahas mengenai jaringan pelabuhan. “Tujuan kita adalah agar bisa menjalin komunikasi dan membangun jaringan antar pelabuhan agar kita bisa memperluas pasar ekspor,” tambahnya.

        Dalam kesempatan yang sama, Sekjen IORA KV. Bhagirath optimis, forum 2nd IORA Blue Economy Ministerial Conference dapat menghasilkan keputusan dalam bentuk proyek selain tukar menukar pengalaman. “Banyak potensi yang bisa dikembangkan di kawasan Samudera Hindia namun belum banyak dilakukan,” ujarnya. Menurutnya, setelah pertemuan ini, akan segera digelar pertemuan lanjutan pada Bulan Juli mendatang di Indonesia.

       BEC II atau 2nd IORA Blue Economy Ministerial Conference merupakan tindak lanjut dari dari penyelenggaraan IORA Leader’s Summit pada tanggal 5-7 Maret 2017 di Jakarta. Kemenko Maritim menyelenggarakan the Second IORA Ministerial Blue Economy Conference (BEC) 2 yang berlangsung sejak tanggal 8-10 Mei 2017 di Jakarta. (**)






Sumber : Kemenko Bidang Kemaritiman