Panorama Tiga Gili nampak dari langit | Ist |
Lombok Utara, eMaritim.com – Sejumlah oknum
yang mengelola pelabuhan tikus yang menawarkan beberapa jalur ilegal menuju
Tiga Gili, Nusa Tenggara Barat, Kembali dibuka. Padahal, belum lama ini
sejumlah oknum tersebut telah ditertibkan, namun mereka diketahui kembali
membuka jalur penyebrangan dan mengacuhkan imbauan pemerintah setempat untuk
menutup jalur-jalur tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan
Laut (Hubla), Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) Lombook
Utara, Johan E. Repi membenarkan adanya sejumlah oknum yang kembali muncul
pasca ditertibkan beberapa waktu lalu.
“Setelah ditertibkan, sekarang
mereka kembali beroperasi,” ungkap Johan E. Repi, seperti dikutip kicknews today.
Pihaknya meminta agar Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Utara ikut melakukan pengawasan. Sebab
titik-titik yang sudah ditutup belakangan tidak dibarengi dengan pengawasan
yang maksimal.
“Kami minta supaya Satpol PP
mengawasi, sebab kalau tidak mereka kembali membuka jalur itu,” katanya.
Sementara Kepala Satpol PP Lombok
Utara, H. Achmad Dharma yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa persoalan ini sudah
dirapatkan sebelumnya. Namun dalam pembahasan belum ada yang disepakati secara
final. Kesepakatan dimaksud, merujuk pada kesiapan serta penjadwalan pengawasan
pelabuhan tikus ini.
“Belum final dari dinas perhubungan
untuk pelaksanaan ini kita minta kepada dinas teknis kesiapan dan penjadwalan
dulu,” jelas Achmad Dharma.
Sejatinya, lanjut Dharma, Satpol PP
Lombok Utara siap kapanpun dibutuhkan. Terlebih kaitannya mengawasi pelabuhan
yang dinilai ilegal yang pengoperasiannya sempat ditutup. Hanya saja,
koordinasi antara instansi-instansi terkait juga harus dibarengi.
“Kami siap saja, kalau ada jadwal
kami siap menjalankan SOP-nya,” tegasnya.
Penertiban pelabuhan tikus di
kawasan Teluk Nara, Kecamatan Pemenang seakan menjadi PR yang tak kunjung usai.
Inipun diamini oleh Agus Tisno, selaku Kepala Dishublutkan Lombok Utara.
Sejumlah pendekatan terhadap pemilik dan pengusaha fast boat pun sudah dilakukan. Kendati demikian, lantaran minimnya
fasilitas yang ada di pelabuhan Teluk Nara milik Pemkab Lombok Utara, maka
mereka terkesan ogah-ogahan.
“Sebenarnya mereka mau, tetapi ya
itu fasilitas kita yang kurang apalagi untuk nyandar kapal tidak menampung
kapasitas,” urainya saat ditemui secara terpisah.
“Kita buat DED dulu (perkiraan
pengajuan anggaran) baru nanti 2018 langsung diusulkan pembangunan dermaga
jetty apung dengan pola melebar ke kanan dan kiri sepanjang 50 meter. Ini untuk
menampung seluruh kapal, kita pelan-pelan yang penting jangan sampai ada
gesekan,” imbuhnya. (*)