![]() |
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro | Istimewa |
Menurut
Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, pihaknya mendorong optimalisasi sejumlah
potensi di sektor kemaritiman ini, sehingga dapat berkontribusi lebih besar
terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Sumber
daya kelautan dan perikanan Indonesia sangat berlimpah dengan luas wilayah,
masyarakat, dan potensi perekonomian laut yang besar. Namun, kontribusi sektor
maritim terhadap pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah, hanya sekitar
empat persen," ujar Bambang dalam Seminar Nasional Demografi bertema
"Pemanfaatan Demografi Indonesia di Sektor Kepariwisataan, Kebaharian, dan
Ekonomi Kreatif", seperti dilansir industry,co,id,
Rendahnya
kontribusi tersebut, lanjut Bambang, salah satunya disebabkan oleh
infrastruktur kemaritiman di Indonesia yang belum terbangun dengan baik dan
merata sehingga menyebabkan biaya yang tinggi. Infrastruktur kemaritiman yang
baik diharapkan dapat mengurangi biaya logistik yang mencapai 25 persen dari
produk domestik bruto (PDB).
Untuk
mengatasi hambatan tersebut, pemerintah sedang mengupayakan untuk membangun
enam rute subsidi angkutan barang tol laut pada pelabuhan non komersial pada
2016.
Mengingat
sektor kemaritiman sangat penting dan strategis, pemerintah juga telah
melakukan berbagai upaya revitalisasi pendidikan vokasi kemaritiman untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang bekerja di sektor
tersebut.
Upaya
tersebut di antaranya kolaborasi Kemdikbud, Kemristekdikti, dan Kementerian
Perhubungan dalam mengembangkan Maritime Education Training, serta pengembangan
pendidikan tinggi vokasi maritim melalui sepuluh politeknik (Bengkalis,
Polimarin Semarang, Tual, Pangkep, Samarinda, Surabaya, Lhokseumawe, Lampung,
Banyuwangi dan Indramayu) yang dilaksanakan Kemristekdikti.
Di sektor
kebaharian, dari 125,4 juta angkatan kerja pada Agustus 2016, hanya 0,2 persen
atau sekitar 272 ribu orang yang mempunyai latar belakang pendidikan bidang
studi kebaharian dan hanya sekitar 44 persen angkatan kerja yang memperoleh
pelatihan.
Sebagian
besar memiliki gelar SMK dan Diploma IV/S1, terdiri atas pekerja sektor jasa
kemasyarakatan sebanyak 27,22 persen dan lembaga keuangansebanyak 14,45 persen.
Padahal, seharusnya lulusan tersebut banyak diserap di sektor pertanian,
transportasi dan industri.