Komentar |
| Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo | Istimewa |
Jakarta,
eMaritim.com – Para nelayan tangkap
di Jawa Tengah sedang mengalami persoalan, salah satunya permasalahan akses
modal hingga terjebak rentenir. Hal tersebut menjadi pertimbangan Gubernur Jawa
Tengah, Ganjar Pranowo yang mengungkapkan, para nelayan butuh pendampingan dan
bantuan permodalan.
Ganjar menambahkan, selain persoalan akses modal yang minim hingga terjebak rentenir, nelayan one day fishing juga tidak punya jaminan harga hasil tangkapannya. Padahal, nelayan membutuhkan modal untuk melaut dan jaminan harga hasil tangkapan yang sesuai.
"Mereka butuh pendampingan, butuh akses modal, butuh kebijakan, butuh perlindungan, dan itu (peran) negara," kata Ganjar Pranowo, dalam Rakornas II Bidang Kemaritiman DPP PDIP, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/8), seperti dikutip republika online.
Migrasi alat tangkap ini berkaitan dengan larangan penggunaan kapal cantrang, yang masih banyak digunakan nelayan di Jawa Tengah. Larangan itu menuai penolakan dari para nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan toleransi penggunaan cantrang hingga akhir 2017. Selama masa toleransi, pemerintah akan memberikan pendampingan pada nelayan agar siap mengganti alat tangkap yang lebih ramah. Intervensi pemerintah dengan bantuan alat tangkap diharapkan dapat memudahkan nelayan bermigrasi ke alat tangkap lain.
Pemerintah juga sedang menyiapkan fishing ground yang baru bagi para nelayan kapal cantrang di Laut Arafuru dan Natuna agar hasil tangkapan tetap bagus dan lebih bernilai. Ganjar mengaku sedang mengembangkan kredit dengan suku bunga rendah atau mekanisme waktu pengembalian kredit yang dapat disesuaikan dengan kondisi nelayan.
Ganjar mengungkapkan, pentingnya intervensi teknologi dalam pengembangan ekonomi kelautan. Dengan bantuan teknologi, tugas nelayan tidak mencari ikan, tapi menangkap ikan dengan bantuan informasi BMKG atau fish finder. Kapal yang dilengkapi peralatan teknologi digital sudah terbukti dapat menggenjot hasil tangkapan ikan.
"Uji coba di Jateng itu bisa naik 15-20 persen
hasilnya," kata Ganjar.
Dari sisi budidaya, menurut Ganjar, daerah-daerah punya potensi budidaya kelautan yang bagus. Misalnya, budidaya rumput laut dan udang. Kendalanya, masyarakat belum sampai tahap budidaya sampai ke hilir, yang mencakup pengolahan pasca-panen, pengemasan, dan pemasaran. Karena itu, Ganjar mendorong agar para pembudidaya meningkatkan kapasitasnya.
Menurut Ganjar, ada beberapa daerah yang dijadikan pilot project kawasan terpadu perikanan oleh PDIP. Salah satunya, di daerah Pati, Batang, Tegal, dan Brebes, Jawa Tengah. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah ini juga menyinggung produksi garam Tanah Air. Ia berharap kontribusi para peneliti untuk ikut mengatasi kendala produksi garam. DPP PDIP berharap hasil rakornas kemaritiman ini dapat diterapkan juga di berbagai daerah.
Dari sisi budidaya, menurut Ganjar, daerah-daerah punya potensi budidaya kelautan yang bagus. Misalnya, budidaya rumput laut dan udang. Kendalanya, masyarakat belum sampai tahap budidaya sampai ke hilir, yang mencakup pengolahan pasca-panen, pengemasan, dan pemasaran. Karena itu, Ganjar mendorong agar para pembudidaya meningkatkan kapasitasnya.
Menurut Ganjar, ada beberapa daerah yang dijadikan pilot project kawasan terpadu perikanan oleh PDIP. Salah satunya, di daerah Pati, Batang, Tegal, dan Brebes, Jawa Tengah. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah ini juga menyinggung produksi garam Tanah Air. Ia berharap kontribusi para peneliti untuk ikut mengatasi kendala produksi garam. DPP PDIP berharap hasil rakornas kemaritiman ini dapat diterapkan juga di berbagai daerah.
"Kami ingin praktek-praktek politik kemaritiman
ini diujicobakan di tempat-tempat yang kepala daerahnya dari PDIP untuk
menunjukkan komitmen kami terhadap politik kemaritiman yang sudah dicanangkan
oleh Presiden Jokowi," ujar Ganjar.
Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri menyatakan masih ada 75 persen lebih ruang terbuka untuk mengembangkan ekonomi kelautan.
Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri menyatakan masih ada 75 persen lebih ruang terbuka untuk mengembangkan ekonomi kelautan.
"Masih banyak batasan dalam pengembangan ekonomi
kelautan. Harusnya seluruh kepala daerah dan menteri melihat apakah
pengembangan ekonomi kelautan sudah produktif dan berdaya saing," kata
Rokhmin.
Rokhmin mengatakan fokus pengembangan ekonomi harusnya bukan pada sektor penangkapan ikan, melainkan budidaya ikan. Ia mengusulkan pemerintah untuk menyusun konsep pembangunan ekonomi atau model bisnis kelautan, mengupayakan alokasi APBN, investasi BUMN, dan investasi swasta yang lebih besar, serta melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. (*)
Rokhmin mengatakan fokus pengembangan ekonomi harusnya bukan pada sektor penangkapan ikan, melainkan budidaya ikan. Ia mengusulkan pemerintah untuk menyusun konsep pembangunan ekonomi atau model bisnis kelautan, mengupayakan alokasi APBN, investasi BUMN, dan investasi swasta yang lebih besar, serta melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. (*)
