Komentar |
| Ilsutrasi petani garam di lahan garam | Ist |
Jakarta,
eMartim.com – Mengantisipasi semakin langkanya garam di sektor pasar,
Pemerintah Republik Indonesia berencana membentuk tim kecil guna membahas
program ekstensifikasi lahan garam di Nusa Tenggara Timur. Tim ini ditargetkan
sudah memberikan laporan ke Kementerian Koordinator Kemaritiman 21 Agustus 2017,
mengingat tim ini dibentuk atas inisiasi Menteri Koordinator Maritim, Luhut
Binsar Pandjaitan.
Direktur
Jenderal Pengeleolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautaan dan Perikanan, Brahmantya
Satyamurti menuturkan, setelah pembentukan tim kecil itu, maka tim kecil
bersama Menko Luhut akan meninjau lokasi di NTT.
“Tim kecil
itu juga akan membahas mengenai anggaran pembangunan ekstentifikasi lahan
garam. Anggarannya nanti PT Garam yang bangun atau bagaimana, nanti akan
dibahas,” kata Brahmantyo.
Sebelumnya, Luhut menyatakan pemerintah akan melakukan ekstentifikasi lahan pertanian garam sebesar 5 ribu hektar di NTT, agar bisa menyuplai kebutuhan dalam negeri. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto mengatakan untuk itu dibutuhkan dana Rp 1,8 triliun.
Tim kecil ini terdiri dari unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan juga PT Garam. "Untuk tentukan status lahan. Ini teknis banget, sekelas Direktur atau Dirjen," ujar Brahmantya.
Menurut Brahmantya, BPPT juga sudah memberikan hitungan mengenai jumlah luas lahan yang bisa dibuat pabrik garam dan jumlah produksi dalam setahun pabrik tersebut. (*)
Sebelumnya, Luhut menyatakan pemerintah akan melakukan ekstentifikasi lahan pertanian garam sebesar 5 ribu hektar di NTT, agar bisa menyuplai kebutuhan dalam negeri. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto mengatakan untuk itu dibutuhkan dana Rp 1,8 triliun.
Tim kecil ini terdiri dari unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan juga PT Garam. "Untuk tentukan status lahan. Ini teknis banget, sekelas Direktur atau Dirjen," ujar Brahmantya.
Menurut Brahmantya, BPPT juga sudah memberikan hitungan mengenai jumlah luas lahan yang bisa dibuat pabrik garam dan jumlah produksi dalam setahun pabrik tersebut. (*)
