![]() |
Panorama Pantai Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat | Istimewa |
Mempawah, eMaritim.com – Pemerintah Indonesia berencana akan
melakukan groundbreaking pelabuhan
berkelas internasional, yakni Pelabuhan Kijing yang berlokasi di wilayah
Kabupaten Memwapah, Kalimantan Barat, September 2017. Pemerintah optimis
pembangunan pelabuhan berkelas internasional ini akan mampu mendongkrak
perekonomian masyarakat di sekitar pelabuhan.
Bupati Mempawah Ria Norsan
mengatakan, selain groundbreaking
pelabuhan laut akan dilakukan pada bulan September, juga akan ada penyerahan 4
ribu sertifikat gratis kepada masyarakat.
"Insya Allah
dijadwalkan nanti akan langsung dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Saya sudah
bertemu langsung dengan pak presiden dan menyatakan kesedianya akan
hadir," ujarnya.
Ria Norsan menambahkan, selain
penancapan tiang pertama groundbreaking
di Pelabuhan Kijing,
Presiden akan melakukan peresmian terminal bandara udara Supadio dan peresmian
jalan poros. Selain itu, mengenai pembebasan lahan. Norsan mengatakan saat ini
terus melakukan pendataan oleh BPN dan sudah hampir selesai. Setelah itu nanti
akan diserahkan kepada tim appraisal untuk dinilai harga tanah permeternya.
"Untuk lahan pembangunan groundbreaking
sudah tidak masalah. Lahannya sudah diselaikan," ujarnya.
Komunikasi dengan PT Pelindo,
lanjut Norsan, juga sudah dilakukan dan menyatakan siap untuk memulai tahapan
pembangunan pada bulan september mendatang.
"Sudah disoundingkan oleh PT
Pelindo selanjuntya nanti diajukan ke Presiden mengenai kepastian tanggal
pastinya peresmiannya pada bulan september oleh Presiden melalui sesneg,"
ujarnya, seperti dilansir tribun
mempawah.
Terkait pembebasan lahan, Camat
Sungai Kunyit Iwan Supardi mengatakan, sejauh ini persetujuan masyarakat di
Kecamatan Sungai Kunyit mendukung penuh pembangunan pelabuhan international di
Pelabuhan Kijing. Namun demikian, akan ada situasi tarik menarik antara tim
appraisal dengan warga mengenai penetapan harga tanah per meter.
"Jangankan tanah, kita beli
baju saja biasa tawar-menawar. Sekarang sedang berjalan dan mungkin setelah
lebaran akan melakukan pengukuran," ujarnya.
Ia mengatakan akan ada kemungkinan deadlock
soal tawar menawar harga tanah.
Namun demkian, agar tidak terjadi
deadlock kecamatan akan terus melakukan komunikasi dan pendekatan kepada
masyarakat agar proses pembebasan lahanya berjalan lancar dan tanpa
masalah. (*)