![]() |
Kapal Tol Laut | Istimewa |
Jakarta, eMaritim.com – Proyek gagasan presiden Joko
Widodo dengan tol laut, sampai saat ini masih dianggap semrawut, dalam hal ini
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta kepada pemerintah untuk
memperbaiki mata rantai program tol laut.
Menurut ketua Kompartemen Investasi Dalam Negeri Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Reza V Maspaitella mengatakan bahwa dalam
penataan tol laut harus dimulai dari tingkatan desa kepada sentra pergudangan
yang dipadukan dengan jaringan transportasi (darat, laut dan udara) sampai
kepada sentra produksi dan penyaluran kepada pasar domestik maupun luar negeri.
Reza menambahkan penataan haruslah dilakukan bersama
berbagai asosiasi terkait, pemda setempat dan kementerian terkait seperti
perdagangan, perindustrian, koperasi dan ukm, Kementerian BUMN beserta BUMN
terkait seperti Bulog, PPI, Pelni, Garuda, RNI, PTP, Perikanan Nusantara dan
lainnya.
"Kalau ini tidak dilakukan atau masing masing
pihak berjalan sendiri-sendiri maka tujuan percepatan pembangunan wilayah -
wilayah tertinggal atau wilayah pertumbuhan baru tidak akan dicapai meskipun
ada program tol laut yang memerlukan dana subsidi dari pemerintah,"
katanya, Senin (4/9/2017).
Adapun trayek tol laut sendiri saat ini sudah mencapai
T13 atau 13 trayek, yakni PT Pelni melayani 7 trayek (T3, T5, T6, T9, T11, T12,
dan T13, PT Mentari Sejati Perkasa melayani 3 trayek (T1, T2, T10), PT Mandala
Sejahtera Abadi melayani 1 trayek (T7), PT Tempuran Mas (T4) dan PT Luas Line
melayani 1 trayek (T8).
Adapun trayek tol laut saat ini mencapai 13 rute tol
laut yang menyinggahi sebanyak 41 pelabuhan di Indonesia:
- Rute T1, yaitu Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Wanci-Tanjung Perak.
- Rute T2, yaitu Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Moa-Kalabahi-Tanjung Perak.
- Rute T3, yaitu Tanjung Perak-Calabai (Dompu)-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu-Sabu-Rote-Lewoleba-Larantuka-Maumere-Calabai (Dompu)-Tanjung Perak.
- Rute T4, yaitu Tanjung Perak-Bau Bau-Manokwari-Bau Bau-Tanjung Perak.
- Rute T5, yaitu Makassar-Tahuna-Lirung-Tahuna-Makassar.
- Rute T6, yaitu Tanjung Priok-Natuna-Tanjung Priok.
- Rute T7, yaitu Tanjung Priok-Enggano-Mentawai-Enggano-Tanjung Priok.
- Rute T8, yaitu Tanjung Perak-Belang Belang-207-Sangatta-P Sebatik-Tanjung Perak.
- Rute T9, yaitu Tanjung Perak-Kisar (Wonreli)-Namrole-Kisar (Wonreli)-Tanjung Perak.
- Rute T10, yaitu Makassar-Tidore-Tobelo-Morotai-Maba-Pulau Gebe-Maba-Morotai-Tobelo-Tidore-Makassar.
- Rute T11, yaitu Tanjung Perak-Dobo-Merauke-Dobo-Tanjung Perak.
- Rute T12, yaitu Makassar-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Makassar.
- Rute T13, yaitu Tanjung Perak-Fakfak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fakfak-Tanjung Perak.
Sampai saat ini pemerintah telah menganggarkan
Rp355,05 miliar untuk program subsidi tol laut, dengan rincian Rp226,43 miliar
berupa penugasan yakni kepada PT Pelni dan Rp128,61 miliar melalui pelelangan
umum yakni perusahaan pelayaran swasta yang memegang trayek pelelangan
pemerintah.
Ada Penyimpangan Muatan di Trayek Tol Laut Indonesia
Timur
Disisi lain dalam proyek tol laut, ada yang melakukan
penyimpangan muatan kapal tol laut yang tidak sesuai manifest di salah satu
daerah yang menjadi rute tol laut, yakni Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara
Timur.
Wakil Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT)
Agustinus Payong Boli mengatakan dalam manifest kapal tol laut itu tercatat
memuat sembako, tetapi ternyata kontainer berisi barang-barang milik pribadi
pengusaha berupa bahan bangunan seperti batako. Pernah juga di duga memuat
mobil.
“Kami juga menduga terjadi praktek monopoli
perdagangan antar pengusaha pengirim di Surabaya dengan pengusaha di Larantuka.
Akibatnya, tol laut hanya untungkan pengusaha, masyarakat tetap tidak
diuntungkan. Karena itu pada Senin kemarin kami melakukan inspeksi mendadak ke
kapal tol laut yang tengah bongkar muatan di Pelabuhan Larantuka. Saya dapati
muatan dalam kontainer tidak sesuai dengan manifest ekspedisi tol laut,” tutur
Boli, seperti dikutip dari Okezone, Senin (4/9/2017).
Dari temuan hasil sidak tersebut, lanjut Boli,
pihaknya langsung meminta Kapolres untuk menindaklanjuti unsur pidananya dan
meminta agar menyeret para mafia dalam pidana hukum. “Sudah setahun berjalan
program tol laut di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, namun dampaknya terhadap
disparitas harga sembako belum terlihat. Harga sembako di Larantuka, Flores
Timur (Flotim), masih tetap tinggi,” tutur Agus Boli
Untuk ke depannya, masih Boli semua bahan sembako yang
masuk ke Flores Timur yang menggunakan kapal tol laut untuk barang-barangnya
wajib di beri label khusus tol laut agar Pemda bisa memantau harga sembako di
masyarakat bisa lebih murah. “diharapkan, saat kapal tol laut kembali ke
Surabaya dapat memuat hasil bumi komoditi masyarakat Flotim di Larantuka dan
Adonara supaya dapat menolong petani,” tuturnya.
Boli juga meminta kepada aparat kepolisian untuk
menindak lanjuti hasil temuan sidak di wilayahnya, mengharapkan untuk
mempidanakan para mafia perdagangan lewat kapal tol laut, dan harus dipenjara
agar jera. Selain itu dirinya juga meminta kepada Kementerian Perdangan,
Kementerian Perhubungan, Syahbandar dan Pelni agar bersama-sama dengan Pemda
memantau kapal tol laut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat
diwilayahnya Flores Timur.
Dalam kejadian ini dinilai masih adanya praktek
monopoli perdagangan oleh pengusaha yang menggunakan jasa tol laut, sedangkan
masyarakat tidak merasakan manfaatnya karena harga sembako diwilayah Indonesia
Timur masih tetap tinggi. (*\hp)