![]() |
Ilustrasi nelayan ikan | Istimewa |
Sampit, eMaritim.com –
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim), Provinsi Kalimantan
Tengah (Kalteng), menyayangkan pengelolaan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) di
Kabupaten Kotim, yakni sektor kelautan dan perikanan, masih terkendala
pengembangan. Padahal, jika sektor kelautan dan perikanan ini dikelola secara
profesional dan modern, tentu dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kotim.
Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotim, Abdul Kadir, mengungkapkan,
untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kotim terkendala
anggaran.
”Jika
potensi perairan itu dikelola secara bagus, tentunya akan bisa meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan yang paling utama bisa meningkatkan PAD,”tegas
Kadir.
Menurutnya,
wilayah perairan Kabupaten Kotim cukup luas. Bukan hanya perairan laut yang
menjadi batas antar pulau saja, tetapi di daratan juga terbentang sungai yang
cukup besar dan berpotensi menghasilkan sumber daya perikanan.
Ia menilai,
produksi ikan di Kabupaten Kotim tidak maksimal selama ini bukan hanya karena
pencurian yang dilakukan orang luar, tetapi justru minimnya sarana penunjang
bagi nelayan.
”Dengan
tidak adanya penunjang, nelayan dipastikan akan kesulitan ketika ingin
melaut,”cetusnya.
Ia menambahkan,
sektor perikanan di Kabupaten Kotim ini mestinya ditunjang dengan fasilitas
dari pemerintah daerah setempat. Baik itu alat tangkap kapal, kemudian ketersediaan bahan bakar minyak
subsidi. Para nelayan mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
“Yang
terdekat dari wilayah Teluk Sampit, kebanyakan
mereka harus datang ke daerah Mentaya Hilir Selatan,” tuturnya, seperti dikutip Radar Sampit.
Ia
berharap, persoalan di nelayan ini bisa dipecahkan secara bertahap, terlebih
lagi belum adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai larangan pengambulan ikan
di Kabupaten Kotim.
“Tidak
mungkin segala persoalan sekejap bisa diselesaikan pemerintah. Mengenai
larangan pengambilan hasil ikan di
wilayah Kotim, juga menjadi masalah sehingga pemanfaatan potensi perikanan
tidak maksimal,” pungkasnya. (*)