Komentar |
| Pelabuhan Tunon Taka, Kota Nunukan, Kalimantan Utara | Istimewa |
Menurut Kepala Bidang (Kabid) Dalam Negeri, Dinas
Perdagangan (Disdag) Nunukan, Hasan Basri, pihaknya telah mengajukan penambahan
rute kapal tol laut ke Pelabuhan Tunon Taka
“Pengusaha di Nunukan yang ingin menggunakan jasa
kapal tol laut, biayanya sangat tinggi. Untuk itu harus ke Nunukan juga, jadi
sekali berlayar bisa ke Nunukan dan Sebatik,” kata Hasan Basri.
Ia menambahkan, jika tujuan kapal tol tujuan ke
Sebatik tanpa ke Nunukan, maka hanya dapat dirasakan masyarakat Sebatik.
Sedangkan di Nunukan sulit menggunakan jasa kapal tol laut, karena harus
menggunakan kapal kayu dari Nunukan terlebih dahulu dan akan menambah biaya.
Lanjut dia, kapal tol laut dapat mengangkut barang
hingga 600 ton, jika sembilan bahan pokok (sembako) yang diangkut ke Nunukan
sebanyak 600 ton, maka dapat bertahan hingga 2 bulan. Karena selama ini para
pedagang atau pengusaha hanya menggunakan kontainer jika mengambil sembako dari
Surabaya.
“Biaya normal menggunakan peti kemas dalam satu ton
sekira Rp 1 juta, sedangkan kapal tol laut hanya Rp 317 perton. Memang biayanya
sangat murah,” ujarnya seperti dikutip prokal.co.
Namun, para pengusaha masih cemas terhadap kapal tol
laut yang beroperasi saat ini karena dikhawatirkan program tersebut tidak
berkelanjutkan. Jika berganti pemimpin, maka ikut berganti program dan tidak
ada yang dapat menjamin kapal tol laut dapat bertahan.
“Sebelum adanya tol laut, para pengusaha hanya
menggunakan kapal kontainer. Sehingga masih was-was para pengusaha menggunakan
kapal tol laut,” tambahnya.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan,
Abdi Jauhari mengatakan, rute kapal tol laut yang menjadi tujuan akhir hanya di
Sebatik. Itu sesuai penyampaian dari Dirjen Perhubungan Laut bahwa kapal tol
laut dapat bersandar di pelabuhan yang tidak disinggahi kapal komersil.
“Saya telah pertanyakan terkait rute kapal tol laut
ini, pemerintah pusat memiliki alasan tersendiri kenapa Pelabuhan Tunon Taka
tidak menjadi tempat persingghan,” kata Abdi Jauhari.
Namun menurutnya, untuk program berikutnya jika ada
penambahan rute. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan harus dilibatkan untuk membicarakan.
Karena yang mengetahui persoalan daerah adalah yang bertugas di area tersebut.
“Tahun depan akan diundang Pemkab Nunukan, jika ada
pembicaraan mengenai kapal tol laut lagi,” pungkasnya. (*)
