Komentar |
| RDP Anggaran Kemenhub di Depan Anggota DPR Komisi 5 |
Jakarta,
eMaritim.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) khususnya Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut mendapat anggaran tahun 2018 sebesar 11,6 triliun. Hal ini
dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Dengar Pendapat
(RDP) anggaran rencana kerja Kementerian Perhubungan tahun 2018 di depan Komisi
5 DPR RI.
Kemenhub
mengajukan anggaran 2018 sebesar 48 triliun dan di paparkan detail di depan
anggota DPR RI Komisi 5. Pagu anggaran ini lebih besar dibandingkan anggaran
tahun lalu senilai Rp 46,1 triliun. Menurut Budi pengajuan anggaran tersebut
juga telah di padukan dengan pandangan DPR RI.
Anggaran
2018, terang Budi Karya, paling banyak pada Direktorat Jenderal (Ditjen)
Perekeratapian sebesar Rp 17,59 triliun.
"Ditjen
yang paling banyak alokasinya adalah Kereta Api karena banyak sekali
inisiatifnya dan kami memang di kereta api itu membutuhkan anggaran yang
relatif lebih, seperti buat LRT (light rail transit), MRT (mass rapid transit),
dan sarana-sarana lain," ujar Budi Karya saat Rapat Kerja dengan Komisi V
di Komplek DPR, Jakarta, Kamis (19/10/2017)
Menhub Budi
menuturkan, bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga mendapatkan
kenaikan anggaran 2018 dari tahun ini Rp 11,5 triliun menjadi Rp 11,6
triliun.
"Nomor
dua terbesar itu di Laut di mana banyak membangun pelabuhan-pelabuhan dan juga
investasi di beberapa kapal perintis," kata Budi.
Adapun target
dan prioritas pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018
meliputi; 1)Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, 2)Penyelesaian pembangunan
fasilitas pelabuhan (konstruksi dalam pekerjaan), 3)Penyelesaian kegiatan yang
bersifat multiyears contract, 4)Pemenuhan
anggaran pinjaman luar negeri, 5)Penyelenggaraan subsidi angkutan laut,
6)Dukungan transportasi laut dalam rangka konektivitas terhadap program
prioritas nasional yang telah ditetapkan dengan peraturan presiden (kawasan
strategis pariwisata nasional/KSPN, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri
serta kawasan tertinggal, terdalam, dan perbatasan negara).
Plt Direktur
Jenderal Perhubungan Laut Bay Mokhamad Hasani mengatakan kegiatan strategis
bidang lalu lintas dan angkutan laut di tahun 2017-2018 akan menyelesaikan pembangunan
dan supervisi kapal perintis tipe GT 2000, tipe GT 1200, tipe 750 DWT, kapal
kontainer 100 Teus , dan kapal ternak.
Bay juga
menambahkan bahwa bidang lalu lintas dan angkutan laut juga mengadakan angkutan
mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut, pembangunan dan supervisi kapal
pelayaran rakyat, penyelenggaraan pelayanan angkutan kapal ternak,
penyelenggaraan subsidi angkutan barang tol laut, penyelenggaraan angkutan laut
perintis swasta dan PT Pelni, docking kapal, dan penyelenggaraan kapal rede.
Selain itu,
masih bay mengatakan, adanya kegiatan strategis bidang kepelabuhan juga turut
mengagendakan Ditjen Hubla dengan pelabuhan Patimban, The Development of betwen
port project, penyelesaian pembangunan fasilitas pelabuhan laut atau kontruksi
dalam pekerjaan (KDP), pengerukan alur atau kolam pelabuhan, pembangunan
fasilitas utama pelabuhan laut, rehabilitasi fasilitas pelabuhan laut,
pembangunan gedung operasional, dan pengadaan alat bongkar muat (mobile crane,
dan forklift).
Adapun kegiatan
strategis bidang perkapalan dan kepelautan menurut bay ada 7 komponen utama
terdiri dari; pengadaan perlengkapan pejabat pemeriksa keselamatan kapal,
aplikasi database pejabat pemeriksa keselamatan kapal, pengadaan aplikasi
perijinan berbasis online, pengadaan aplikasi elektronic of ship drawing
approval, pengadaan aplikasi rancang bangunan kapal, pembuatan aplikasi
sertifikat pencegahan dan managemen keselamatan kapal, pengembangan dan
penambahan perangkat sistem informasi seafarer’s identity document (SID).
Sementara kegiatan
strategis bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai meliputi; pengadaan
peralatan sistem observasi laut, docking kapal patroli, kegiatan pendukung
operasional pangkalan (rehab gedung peralatan kapal), penyelesaian pembayaran
pengadaan Rigit Inflatable Boat (RIB) 12 meter (masih dalam tunggakan),
RDP Anggaran
Kementerian Perhubungan
Selanjutnya,
Ditjen Perhubungan Udara pada 2018 memperoleh anggaran sebesar Rp 9,14 triliun
dan Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 4,5 triliun.
Sedangkan
Badan Pelatihan dan Pembangunan Kemenhub diusulkan mendapat anggara sebesar Rp
143,8 miliar.
Badan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) senilai Rp 4,5 triliun dan,
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek diusulkan sebesar Rp 204,7 miliar.
Hingga
berita ini diturunkan, sore ini Menhub Budi Karya Sumadi akan kembali hadiri
RDP Ditjen Hubla dan Hubud di depan anggota DPR RI Komisi 5 untuk persetujuan
ketuk palu anggaran Kemenhub sebesar 48 Triliun. (hp)
