![]() |
Foto | Humas DPR |
"Jika
datang kapal putih yang dipakai istilah oleh masyarakat Saumlaki atau kapal
Pelni, maka kapal-kapal barang ini akan keluar. Dan jika kita pahami manakala
tingkat bongkar muat itu mengalami delay maka beban daripada harga yang dijual
di pasar itu adalah akumulasi daripada pengiriman barang dari kapal ini akan
naik," kata Michael Wattimena.
Hal
tersebut dinilai politisi Demokrat ini, tidak efektif. Menurut Michael,
Pemerintah Daerah Kabupaten MTB dan Kepala Unit Pelaksana Proyek (UPP)
Pelabuhan Laut Saumlaki berharap ke depan ada perpanjangan 30 meter pada sisi
kiri daripada pelabuhan laut ini.
Jelas dia,
pada prinsipnya Komisi V DPR akan membantu perluasan perpanjangan sekitar 30
meter pada sisi kiri Pelabuhan Laut di Saumlaki. Namun harus ada sinergi antara
UPP Pelabuhan Laut Saumlaki dengan Pemerintah Kabupaten MTB.
"Hal
ini agar bisa memfasilitasi kapal-kapal yang saat ini bisa kita lihat tidak ada
sejengkal pun yang kosong daripada pelabuhan ini. Semuanya terisi. Itu berarti
saat ini saja belum lagi jika pengoperasian gas Blok Masela. Bisa kita lihat
bahwa roda ekonomi di MTB berjalan baik dengan indikasi begitu banyak kapal
yang bongkar muat di pelabuhan ini," jelas legislator daerah pemilihan
Papua Barat ini, seperti dikutip RMOL.
Lebih
lanjut Michael menjelaskan, bahwa ekonomi sebuah daerah perairan maju pesat,
salah satu indikatornya adalah begitu banyaknya terjadi bongkar muat kapal terhadap
kebutuhan masyarakat di pelabuhan. (*)