Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi | Foto: eMaritim.com |
Jakarta, eMaritim.com – Keputusan
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk melakukan kerjasama dengan
pihak swasta atau swastanisasi khususnya di ruang lingkup pelabuhan dinilai berdampak positif terhadap pemanfaatan Anggaran Pendapata dan Belanja Negara
(APBN).
Tercatat,
dua pelabuhan yang diswastanisasi yaitu Pelabuhan Sintete dan Pelabuhan Probolinggo. Untuk selanjutnya, dua pelabuhan
juga akan dikerjasamakan dengan pihak swasta, yaitu Pelabuhan Waingapuu dan
Pelabuhan Bima.
"Kita
harapkan paling tidak APBN yang bisa diefisienkan kurang lebih Rp 500 miliar
rupiah sampai dengan satu triliun rupiah dari 30-an pelabuhan dan
bandara," kata Budi, Jumat (13/10).
Ia menargetkan
hingga akhir 2017 sedikitnya 15 pelabuhan dan bandara yang pengelolaannya sudah
dikerjasamakan dengan pihak swasta. Ia yakin pelabuhan dan bandara yang
pengelolaannya diberikan kepada swasta dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak
pengelola.
"Pelabuhan
dan bandara yang sudah ada tersebut akan dikelola secara profesional dan jelas
selain meningkatkan pelayanan juga mendatangkan keuntungan berupa peningkatan
pendapatan negara," jelas Budi seperti dikutip republika online.
Selain itu,
penggunaan anggaran negara untuk biaya operasional maupun biaya pegawai akan
berkurang. Budi menuturkan biaya modal untuk investasi menjadi porsi BUMN, BUMD
atau BUMS yang nantinya bisa digunakan untuk pengembangan bandara dan pelabuhan
di daerah terpencil.
Adapun 20
pelabuhan yang sudah dan akan dikerjasamakan dengan swasta di antaranya
Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Waingapu,
Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Kalabahi, Pelabuhan Tenau
Kupang, Pelabuhan Ende, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan
Bitung. Juga Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Parepare,
Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Sorong, dan
Pelabuhan Merauke.(*)